Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan UNISDA
Jawa Timur seakan sedang ditarik mundur berabad-abad ke belakang. Menjelang akhir Mei 2026, lini masa dan grup WhatsApp warga digegerkan oleh rentetan "teror pocong". Setiap malam, narasi ketakutan gaib ini menyebar lebih cepat daripada koneksi internet itu sendiri, mengunci pintu-pintu rumah warga dan menghidupkan kembali pos-pos ronda yang sudah lama terbengkalai.
Di Lingkungan Tumenggungan, Lamongan, warga dihebohkan oleh video penampakan di gang sempit, yang ternyata ulah dua remaja berusia 17 tahun demi konten media sosial. Di Desa Kacangan, Nganjuk, beredar poster pocong bercelurit. Di Sidoarjo, warga diteror video penampakan hoaks. Terakhir, di Malang Raya, muncul desas-desus begal berkedok pocong yang membuat kepolisian sibuk meredam kepanikan agar warga tidak main hakim sendiri.
Di era ketika wacana publik didominasi oleh transisi energi global, mobil listrik, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), menertawakan fenomena klenik ini adalah refleks otomatis bagi kelas menengah terdidik. Melabeli masyarakat yang resah sebagai kelompok "kurang literasi" atau "terbelakang" terasa sangat mudah. Namun, sekadar menertawakannya adalah wujud kesombongan intelektual.
Jika kita meletakkan rentetan teror ini di atas meja bedah sosiologi politik, pertanyaan fundamentalnya bukanlah siapa di balik kain kafan tersebut. Pertanyaannya adalah: mengapa masyarakat begitu mudah terpelatuk (triggered) hingga rela tidak tidur malam, memegang parang, dan termakan hoaks murahan? Jawabannya adalah alarm sosiologis: struktur ekonomi akar rumput kita sedang berada di titik nadir.
Baca Juga: Opini: Reformasi yang Kehilangan Arah
Hancurnya Etika Subsistensi di Lumbung Industri
Masyarakat kelas bawah saat ini, khususnya di kawasan pesisir utara dan sekitarnya—Lamongan, Gresik, Bojonegoro, hingga Tuban—sedang dihantam badai sempurna. Meminjam pisau analisis antropolog James C. Scott tentang Ekonomi Moral Petani (1976), masyarakat agraris dan peri-urban hidup bersandar pada "etika subsistensi"—sebuah batas aman untuk sekadar bertahan hidup. Hari ini, batas aman itu remuk.
Janji manis industrialisasi di Pantura nyata-nyata membentur tembok tebal realitas. Mari kita lihat data BPS 2025. Bojonegoro dan Tuban, yang menjadi episentrum triliunan rupiah dari sektor migas, kilang, dan semen, justru menjadi lumbung kemiskinan. Tuban menampung 168.860 jiwa warga miskin (14,91%), sementara Bojonegoro mencatat 144.900 jiwa (11,49%)—jauh di atas rata-rata kemiskinan Jawa Timur (9,30%).
Triliunan rupiah mengalir ke pusat dan korporasi, sementara warga lingkar tambang hanya diwarisi debu polusi dan himpitan ekonomi. Inilah wujud nyata dari kutukan sumber daya alam (resource curse); gemerlap lampu kilang minyak dan bisingnya mesin pabrik di malam hari seolah menjadi monumen ketimpangan yang diam-diam mengejek kemiskinan warga di sekitarnya.
Di sektor agraris, jaring pengaman itu robek tak tersisa. Pada Januari 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur anjlok drastis ke angka 113,71, disusul penyusutan 9.597 hektar lahan pertanian akibat ekspansi pabrik dan pergudangan—termasuk di Kecamatan Deket, Lamongan. Ketika ruang hidup dirampas, petani justru dicekik oleh harga pupuk non-subsidi di pasar gelap yang tak masuk akal; pupuk SP-36 melambung hingga Rp770.000 per zak.
"Setan Rakyat" dan Teror Surat PHK
Guncangan ekonomi inilah yang melahirkan apa yang disebut oleh sosiolog Stanley Cohen sebagai Moral Panic (kepanikan moral). Ketika hidup makin sulit, musuh riil dari masyarakat bawah ini wujudnya terlalu abstrak. Kebijakan oligarkis, disrupsi rantai pasok kapitalisme, inflasi pangan, atau ketimpangan struktural adalah entitas yang tak kasat mata.
Karena tidak mungkin mengalungkan celurit pada inflasi atau memenjarakan kemiskinan, psikologi massa menciptakan kambing hitam yang disebut Cohen sebagai Folk Devils (Setan Rakyat). Pocong, babi ngepet, atau begal gaib adalah folk devils tersebut—kanvas kosong tempat masyarakat memproyeksikan ketidakberdayaan mereka.
Faktanya, ketakutan terbesar warga saat ini bersifat eksistensial. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari–April 2026 saja, tercatat 1.367 pekerja di Jawa Timur terkena PHK, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat tertinggi nasional, menyusul 5.949 korban PHK di tahun sebelumnya. Gresik, yang dipuja sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), justru mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di kawasan industri, yakni 6,45%.
Bagi para kepala keluarga di pesisir utara, ancaman tidak bisa membeli beras esok pagi atau tidak mampu membayar biaya sekolah anak jauh lebih mengerikan daripada mitos supranatural mana pun. Rasa malu dan frustrasi karena terancam gagal menjadi penafkah inilah yang menguap menjadi histeria komunal. Musuh sejati masyarakat bukanlah pocong di sudut desa, melainkan surat PHK, tagihan rentenir yang menumpuk, dan meja makan yang kosong.
Baca Juga: Opini: Menjanjikan di Atas Kertas, Meragukan di Lapangan
Komodifikasi Ketakutan di Era Tontonan
Di sisi lain, insiden prank di Lamongan membuka dimensi yang lebih tragis: komodifikasi ketakutan. Filsuf Guy Debord, lewat Masyarakat Tontonan (Society of the Spectacle), mengingatkan bahwa dalam kapitalisme lanjut, segala hal akan direduksi menjadi sekadar tontonan visual demi metrik digital.
Dua remaja berusia 17 tahun di Tumenggungan itu tidak sedang mempraktikkan klenik. Mereka sedang melakukan kalkulasi ekonomi yang sangat rasional di tengah jebakan Attention Economy (Ekonomi Perhatian). Data BPS menunjukkan pengangguran nasional didominasi usia 15–19 tahun yang menyentuh angka 23,34%. Ketika pintu sektor formal tertutup rapat karena syarat ijazah dan rigidnya birokrasi, dan menjadi buruh harian lepas hanya dihargai Rp50.000 sehari, logika bertahan hidup mereka bergeser.
Bagi mereka, algoritma jauh lebih menjanjikan daripada janji kampanye, dan metrik digital tidak pernah peduli pada moralitas. Memalsukan teror untuk meraup jutaan tayangan (views) adalah jalan pintas meraup monetisasi (AdSense atau endorsement). Ini adalah komedi tragis dari kapitalisme digital: ketika rasa lapar dan ketiadaan akses ekonomi memaksa ketakutan komunal sebuah desa diproduksi sebagai konten lelucon yang menguntungkan secara finansial.
Pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku prank atau rilis anti-hoaks kepolisian. Bupati, gubernur, hingga jajaran pembuat kebijakan ekonomi harus menyadari bahwa kepanikan komunal ini adalah indikator merah kegagalan distribusi kesejahteraan.
Hantu sesungguhnya yang sedang meneror masyarakat Jawa Timur hari ini bukanlah remaja tanggung berbalut kain kafan lusuh, melainkan ancaman kemiskinan struktural yang secara perlahan merenggut masa depan mereka. Selama urusan perut dibiarkan lapar, ketimpangan menganga, dan kepastian hidup masih gelap, hantu-hantu artifisial baru akan terus lahir dari rahim kecemasan sosial kita. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana