Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Refleksi HAN 2026: DP3AKB Bojonegoro Bentuk Satgas PPKPA di Kecamatan

D
Penulis: Dewi Safitri❯
ILUSTRASI PERNIKAHAN DINI
ILUSTRASI PERNIKAHAN DINI

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - PERKAWINAN anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di Bojonegoro. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Pemkab Bojonegoro tahun ini akan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (PPKPA) di tingkat kecamatan, melanjutkan satgas yang lebih dulu dibentuk di tingkat kabupaten.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Endah Susilorini menyampaikan, perkawinan anak menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius.

Advertisement

Perkara ini juga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

‘’Pemkab bersama stakeholder berkomitmen menjadikan permasalahan perkawinan anak menjadi agenda prioritas pembangunan di Bojonegoro,’’ ujarnya.

Adapun sederet dampak perkawinan anak, lanjutnya, meliputi dari segi kesehatan perkawinan anak menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, berpotensi stunting, hingga beresiko pada kesehatan ibu.

Adanya perkawinan anak juga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan berpeluang menjadi pengangguran. Dari data global yang ada, anak perempuan yang menikah sebelum 15 tahun kemungkinan akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di samping itu, juga memicu terjadinya perceraian. Hingga, menghambat program pembangunan.

Dia menyampaikan, terjadinya perkawinan pada anak karena beberapa faktor. Diantaranya, ekonomi, budaya, celah regulasi yang mempermudah diska, globalisasi, masalah remaja, hingga kesehatan reproduksi. Untuk itu, dalam pencegahan perkawinan anak diperlukan sinergi bersama.

‘’Sinergi bersama antara pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, maupun komunitas,’’ jelasnya.

Dalam upaya pencegahan, Bojonegoro juga telah membentuk satgas PPKPA Kabupaten Bojonegoro. Dan, rencananya tahun ini akan diteruskan untuk membentuk satgas PPKPA di tingkat kecamatan.

‘’Tahun ini diteruskan akan membentuk satgas di tingkat kecamatan,’’ terangnya. (ewi/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Januari hingga Oktober Tercatat 243 Diska, 14 Anak di Kabupaten Bojonegoro Kawin di Bulan Oktober

Januari hingga Oktober Tercatat 243 Diska, 14 Anak di Kabupaten Bojonegoro Kawin di Bulan Oktober

Kabupaten Bojonegoro masih belum bebas dari perkawinan anak. Berdasarkan data Pengadilan agama (PA) setempat, mencatat 14 pengajuan dipensasi kawin (diska) selama oktober 2026.

Perkawinan Anak di Bojonegoro Jadi Lingkaran Sulit Diputus, Setengah Tahun Terdapat 141 Diska

Perkawinan Anak di Bojonegoro Jadi Lingkaran Sulit Diputus, Setengah Tahun Terdapat 141 Diska

Perkawinan anak masih menjadi pekerjaan Kabupaten Bojonegoro. Selain berdampak pada masa depan anak, praktik tersebut juga dinilai berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi.

Refleksi HAN 2026: ATS Jadi PR Prioritas Pemkab Bojonegoro

Refleksi HAN 2026: ATS Jadi PR Prioritas Pemkab Bojonegoro

SEBANYAK 4.745 ATS, menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten (pemkab)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer