RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kabupaten Bojonegoro selama bertahun-tahun dikenal sebagai daerah yang paradoks. Di satu sisi, daerah ini menikmati limpahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang membuat APBD-nya menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Namun di sisi lain, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.
Pertanyaannya, apakah citra "daerah kaya tetapi rakyatnya miskin" masih relevan hingga saat ini? Jawabannya, mulai menunjukkan tren positif meski angka kemiskinan masih tergolong tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin Bojonegoro pada Maret 2025 mencapai 11,49 persen atau sekitar 144.900 jiwa. Angka ini turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11,69 persen atau sekitar 147.330 jiwa. Artinya, dalam setahun jumlah warga miskin berkurang sekitar 2.430 orang.
Baca Juga: Opini: Ketika Dongeng Raja-Raja Menjelma Menjadi ‘’Nyata”
Penurunan tersebut patut diapresiasi. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur yang penurunannya sekitar 9,30 persen, posisi Bojonegoro masih tertinggal. Sehingga kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia itu masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Paradoks inilah yang membuat Bojonegoro masih menjadi sorotan. Kekayaan sumber daya alam ternyata belum otomatis mampu mengangkat kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Fenomena tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Penerimaan daerah dari sektor migas memang sangat besar, tetapi migas merupakan industri padat modal, bukan padat karya. Nilai investasinya triliunan rupiah, namun tenaga kerja lokal yang terserap relatif terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti pemerataan pendapatan masyarakat.
Baca Juga: Opini: Investasi Strategis Perlu Kepercayaan Publik
Karakteristik Bojonegoro juga didominasi wilayah pedesaan dengan sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketika harga hasil pertanian tidak stabil, musim kemarau berkepanjangan terjadi, atau produktivitas lahan menurun, kelompok masyarakat ini menjadi yang paling rentan jatuh dalam kemiskinan.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah yang cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74, naik dari 72,75 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Harapan hidup meningkat (2024: 74,91 tahun, 2025: 75,20 tahun), rata-rata lama sekolah bertambah (2024: 7,59 tahun, 2025: 7,78 tahun), demikian pula pengeluaran riil masyarakat yang mencerminkan meningkatnya daya beli.
Progres positif tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha keras menurunkan angka kemiskinan. Dan menargetkan angka kemiskinan turun menjadi sekitar 10,55 persen pada 2026 melalui berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Namun, tantangan terbesar sesungguhnya bukan sekadar menurunkan angka statistik kemiskinan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaat kekayaan migas benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
DBH Migas semestinya menjadi modal untuk membangun fondasi ekonomi baru. Investasi pada sektor pertanian modern, hilirisasi produk pangan, pengembangan UMKM, pendidikan vokasi, industri kreatif, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, sumber daya migas suatu saat akan habis, sedangkan kualitas sumber daya manusia akan menjadi modal pembangunan yang tak lekang oleh waktu.
Di sisi lain, pengelolaan APBD yang besar juga harus semakin efektif dan tepat sasaran. Masyarakat tentu berharap setiap rupiah yang berasal dari kekayaan alam benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar pembangunan fisik yang megah tetapi minim dampak ekonomi.
Karena itu, label Bojonegoro sebagai "daerah kaya tetapi rakyatnya miskin" memang belum sepenuhnya hilang. Namun, label tersebut perlahan mulai memudar seiring menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Membaca Polemik MBG dengan Jernih
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan APBD. Sebab ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan terletak pada besarnya anggaran yang dikelola, melainkan pada seberapa banyak warganya yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. (feb)
Editor : Hakam Alghivari