Opini: Ketika Dongeng Raja-Raja Menjelma Menjadi ‘’Nyata”

Oleh:
Bachtiar Febrianto
Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro

SEMASA kecil, saya sering mendengar cerita dari bapak, ibu, maupun guru di sekolah tentang sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja. Bukan kisah tentang putri cantik atau pangeran gagah, melainkan tentang seorang raja yang zalim. Anehnya, setelah puluhan tahun berlalu, cerita itu justru terasa semakin ‘’nyata’’.

Dalam kisah tersebut, kerajaan selalu digambarkan megah. Istananya menjulang, para pejabat dan bangsawan mengenakan pakaian terbaik, pejabat kerajaan hidup mewah, sementara rakyat di luar tembok istana berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Baca Juga: Kolom Redaksi: Pasar Kota Bojonegoro dan Harapan Pedagang

Sumber kemegahan kerajaan itu adalah upeti. Rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, bahkan harta benda sebagai upeti kepada kerajaan. Tidak ada pilihan. Upeti bukan lagi kewajiban moral, melainkan kewajiban yang dipaksakan. Bahkan kerajaan tidak segan mengerahkan bala tentaranya untuk mengawasi hingga mendatangi siapa saja yang tidak mampu membayar upeti. Rumahnya disita, hartanya dirampas, bahkan tidak sedikit yang dipenjara atau disiksa.

Yang miskin tetap diminta membayar. Yang kaya tentu membayar lebih mudah. Namun rasa sakitnya paling terasa justru bagi mereka yang hidup pas-pasan.

Sebagai anak-anak, kita menganggap cerita itu hanyalah dongeng atau khayalan tentang masa silam. Kita diajarkan bahwa zaman kerajaan telah lama berakhir. Kini kita hidup di era demokrasi, di bawah konstitusi, hukum, dan lembaga-lembaga negara yang memungkinkan zaman kegelapan itu tidak mungkin terjadi lagi.

Karena itu, saya sempat berpikir kisah raja zalim hanyalah pelajaran moral agar manusia tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Belakangan, keyakinan itu mulai terusik. Bukan karena kita hidup dalam kerajaan. Bukan pula karena masih ada raja yang memerintah negeri ini. Namun karena pola-pola dalam cerita itu terasa memiliki kemiripan dengan berbagai fenomena yang muncul di sekitar kita saat ini.

Rakyat terus diminta berkorban demi pembangunan, demi efisiensi, demi penerimaan negara, hingga demi masa depan.

Baca Juga: Opini: Orientasi yang Memanusiakan

Semua alasan itu tentu dapat dipahami. Negara memang membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga pelayanan publik. Pajak bukanlah upeti. Pajak adalah kewajiban konstitusional yang menjadi salah satu fondasi pembangunan.

Namun persoalannya bukan berhenti di situ. Kepercayaan rakyat tidak hanya dibangun oleh besarnya kewajiban yang harus dibayar, tetapi juga oleh keteladanan mereka yang mengelola uang rakyat.