Oleh: Bachtiar Febrianto,S.P,M.Agr
Dosen Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)
SAYA termasuk orang yang sejak awal menyambut baik gagasan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di tengah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, koperasi desa berpotensi menjadi instrumen untuk membangun ekonomi dari pinggiran sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
Selama ini petani selalu berada dalam posisi yang paradoks. Mereka memproduksi pangan, tetapi tidak memiliki kendali atas harga. Saat musim tanam mereka membeli benih, pupuk, dan pestisida dengan harga mahal. Ketika panen tiba, mereka justru dipaksa menjual hasilnya dengan harga murah akibat panjangnya rantai distribusi dan lemahnya posisi tawar.
Jika KDMP mampu menyediakan sarana produksi dengan harga lebih murah, memberikan akses pembiayaan, mengelola penyimpanan hasil panen, hingga membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih layak, koperasi ini dapat menjadi pengungkit ekonomi desa sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. Karena itu saya mendukung penuh idenya.
Baca Juga: Opini: Berbalas Aksi Program MBG
Namun dukungan terhadap sebuah gagasan tidak berarti menutup mata terhadap cara pelaksanaannya. Justru setelah melihat implementasinya, optimisme saya berubah menjadi kegelisahan. Persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada desain kebijakannya.
Dalam ilmu kebijakan publik, Charles E. Lindblom melalui teori Incrementalism menjelaskan bahwa kebijakan yang kompleks lebih efektif dijalankan secara bertahap daripada melalui pendekatan big bang policy.
Pemerintah seharusnya membangun perubahan sedikit demi sedikit, belajar dari pengalaman lapangan, mengevaluasi kekurangan, lalu menyempurnakannya sebelum diperluas. Pendekatan seperti ini bukan menunjukkan keraguan, melainkan bentuk kehati-hatian agar biaya kegagalan tidak terlalu mahal.
Sayangnya, implementasi KDMP justru memperlihatkan arah yang berbeda. Pemerintah memilih membentuk koperasi hampir secara serentak di seluruh desa. Orientasi yang lebih menonjol adalah banyaknya koperasi yang berdiri dalam waktu singkat, bukan memastikan apakah setiap koperasi benar-benar siap beroperasi secara sehat.
Baca Juga: Hijrah: Dari Konsumtif ke Produktif
Padahal, berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, sekitar 58,03 persen Dana Desa 2026 atau sekitar Rp34,57 triliun diarahkan untuk mendukung program KDMP. Nilai sebesar itu bukan hanya investasi fiskal, melainkan juga investasi kepercayaan publik. Semakin besar dana yang digelontorkan, semakin tinggi pula tuntutan agar kebijakan tersebut dibangun berdasarkan perencanaan yang matang.
Di sinilah teori ekonomi kelembagaan menjadi relevan. Peraih Nobel Ekonomi Douglass C. North menegaskan bahwa pembangunan tidak ditentukan terutama oleh besarnya modal, melainkan oleh kualitas institusi. Uang dapat membangun gedung koperasi, tetapi tidak otomatis membangun budaya organisasi, integritas pengurus, tata kelola yang transparan, maupun profesionalisme manajemen. Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat, suntikan modal justru berpotensi melahirkan organisasi yang hidup di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
