Oleh:
Mahrul Ali
DPAC PKB Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
DI wilayah Kabupaten Lamongan, bentangan aliran Bengawan Njeroh hampir setiap tahun menghadirkan cerita yang sama yaitu banjir panjang yang tidak kunjung selesai setiap tahunnya. Air yang meluap dari sungai tersebut kerap merendam desa-desa di Kecamatan Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karang Binangun dan Kecamatan Glagah, perumahan, lahan pertanian, pertambakan, jalan desa, hingga aktivitas ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Tidak jarang banjir berlangsung empat hingga lima bulan sebelum benar-benar surut, termasuk tahun ini memasuki bulan ke4 sejak banjir datang.
Bagi masyarakat yang hidup di kawasan ini, banjir bukan lagi sekadar bencana musiman. Tetapi telah berubah menjadi rutinitas tahunan yang seolah dibiarkan. Ironisnya, meskipun terjadi hampir setiap tahun, tidak terlihat adanya langkah mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.
Bencana yang Datang Setiap Tahun
Sebagian besar warga di sekitar Bengawan Njeroh menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pertambakan ikan. Ketika banjir datang, sawah-sawah dan tambak terendam berbulan-bulan. Yang terjadi gagal panen, petani kehilangan modal, dan roda ekonomi desa berhenti berputar.
Dalam banyak kasus, banjir tidak hanya merusak sawah dan tambak, tetapi juga memutus akses distribusi hasil pertanian, merusak infrastruktur desa, serta menurunkan daya beli masyarakat. Jika banjir terjadi selama empat bulan saja, maka satu musim tanam praktis hilang. Jika terjadi lima bulan, maka dampaknya bisa menelan dua siklus ekonomi desa sekaligus.
Akibatnya sangat nyata, petani kehilangan penghasilan, buruh tani kehilangan pekerjaan, pedagang desa kehilangan pembeli, hingga anak terdampak pada pendidikan karena ekonomi keluarga melemah
Kerugian ekonomi masyarakat desa tidak pernah dihitung secara serius dalam kebijakan publik daerah. Padahal dampak ini terus berulang setiap tahun.
Baca Juga: Opini: Ketika Takjil Menjadi Konten
Pemerintah Hadir Saat Viral Saja
Fenomena yang paling sering disaksikan masyarakat adalah pola reaksi sesaat dari pemerintah daerah. Ketika banjir menjadi viral di media sosial, pejabat datang meninjau lokasi, berfoto, memberikan bantuan simbolis, lalu meninggalkan lokasi. Seperti beberapa hari lalu para santri Pondok Pesantren Matholiul Anwar Simo Sungelebak yang turun gotong royong menguras banjir di jalan depan pondok tersebut menggunakan alat seadanya yang kemudian viral, datang rombongan wakil gubernur Jawa Timur.
Namun setelah sorotan publik mereda, perhatian pemerintah juga ikut hilang, dan banjir masih melanda. Tidak ada tindak lanjut yang jelas, tidak ada program jangka panjang, dan tidak ada strategi mitigasi yang dirancang secara serius.
Pola seperti ini menunjukkan bahwa penanganan banjir masih bersifat reaktif, bukan preventif.
Tidak Ada Regulasi Mitigasi yang Jelas
Padahal secara tata kelola pemerintahan daerah, mitigasi bencana seharusnya dirumuskan melalui kebijakan yang jelas, misalnya, Perda tentang mitigasi banjir kawasan Bengawan Njeroh.
Kemudian Perbup tentang sistem penanggulangan banjir tahunan, rencana tata air dan normalisasi sungai, dan sistem tanggap darurat dan bantuan ekonomi bagi korban banjir
Namun , masyarakat belum melihat adanya kerangka kebijakan yang komprehensif tersebut. Padahal wilayah rawan banjir seharusnya memiliki peta risiko, program normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pompa air, serta sistem drainase terpadu.
Jika banjir telah terjadi setiap tahun selama puluhan tahun, maka sebenarnya masalahnya bukan lagi sekadar bencana alam. Tetapi bahkan sudah berubah menjadi masalah tata kelola pemerintahan.
Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Dalam perspektif hak asasi manusia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup layak warga negara. Meliputi hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, hak atas kesejahteraan ekonomi
Jika pemerintah mengetahui adanya bencana yang terus berulang namun tidak melakukan upaya pencegahan yang memadai, maka kelalaian tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap hak-hak dasar warga. Seperti yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 (Pasal 1 angka 6) secara jelas menempatkan kelalaian aparat negara yang melawan hukum sebagai bentuk pelanggaran HAM, terutama jika kelalaian tersebut merampas atau mengabaikan hak hidup dan hak dasar rakyat.
Baca Juga: Opini: Membaca Wajah Kemiskinan Lewat DTSEN Bojonegoro
Tanggung Jawab Koordinasi Pemerintah
Seringkali pemerintah Lamongan dalam beberapa kesempatan berdalih juga beralasan bahwa persoalan sungai merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pusat. Seolah tidak sadar bahwa dalam sistem pemerintahan, koordinasi antar level pemerintahan adalah kewajiban, bukan pilihan.
Padahal Bupati memiliki tanggung jawab untuk, mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi, mengusulkan program ke pemerintah pusat, menyiapkan kebijakan daerah, memimpin penanganan bencana di wilayahnya. Tanpa kepemimpinan yang kuat, masalah banjir akan terus berulang tanpa solusi.
Penutup
Banjir Bengawan Njeroh bukan lagi sekadar fenomena alam. Bahkan telah menjadi cermin dari kualitas kepemimpinan daerah. Jika pemerintah terus abai, maka kerugian ekonomi masyarakat akan semakin besar, kemiskinan desa semakin dalam, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. Wallahu a'lam.
Editor : Yuan Edo Ramadhana