RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut angkat suara mengenai pergerakan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia seminggu lalu. Majelis memandang keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP, Badan Perdamaian) merupakan keputusan yang keliru.
Pandangan tersebut tak lepas dari dasar terbentuknya BoP, yakni sebagai gagasan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Selain itu, MUI juga menyoroti peran Presiden Israel, Benjamin Netanyahu sebagai salah satu petinggi badan yang digadang-gadang menyalip PBB tersebut.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis melalui media sosial pribadinya pada Rabu (28/1) sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI.
Selain itu, Cholil juga menyoroti mahalnya biaya iuran wajib bagi anggota Board of Peace. Yakni sebesar UD 1 miliar, atau Rp 16,7 triliun. Sehingga Cholil meminta agar Indonesia lebih baik undur diri dari keanggotaan.
Senada dengan Cholil, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim juga memandang Board of Peace sebagai bentuk penjajahan Palestina, alih-alih sebagai badan perdamaian. Selain itu, Sudarnoto menganggap konsep BoP bentukan Trump, dan secara lebih luas konsep perdamaian ala Trump tidak tegas dan tidak berasas keadilan, sehingga urung mewujudkan perdamaian sejati.
“MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," jelas Sudarnoto.
Kemudian, Sudarnoto berpandangan bahwa sah-sah saja Indonesia ingin membantu menwujudkan perdamaian di Palestina, namun dirinya juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu punya pendirian dalam usaha tersebut.
“MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," paparnya.
Selain Indonesia dan Amerika Serikat, menurut Anadolu Anansi saat ini ada 26 negara yang bergabung dalam Board of Peace, termasuk negara-negara Eropa seperti Turki, Bulgaria dan Armenia, serta beberapa negara Jazirah Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Maroko, Yordania, dan Mesir. Tentu keputusan ini banyak mengundang kritik, terlebih dengan belum resminya struktur organisasi badan tersebut. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana