RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Protes warga terhadap kondisi jalan provinsi di Kabupaten Blora terlanjur ramai. Bahkan, kekecewaan itu diwujudkan melalui aksi vandalisme bertuliskan “Wisata Jalan Bosok” di ruas Randublatung–Cepu dan aksi tanam pohon pisang di jalan. Di tengah sorotan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan perbaikan tiga ruas jalan di Blora melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Tulisan bernada satire itu muncul setelah respons Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi terhadap keluhan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini dalam forum Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang menuai kritik dari sebagian warga. Di badan jalan yang rusak, terpampang tulisan “Wisata Jalan Bosok” dan “Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman”, yakni sebagai bentuk sindiran atas kondisi jalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Aksi tersebut dilakukan warga Blora, Lilik Yuliantoro. Menurut dia, masyarakat kecewa karena persoalan jalan provinsi yang sudah lama dikeluhkan tak kunjung tertangani secara maksimal.
‘’Wabup sudah menyampaikan keresahan masyarakat soal kondisi jalan provinsi di Blora. Tapi respons yang muncul justru terkesan menyepelekan,” ujarnya.
Menurut Lilik, masyarakat tidak sedang memperdebatkan status jalan, melainkan meminta solusi atas kerusakan infrastruktur yang setiap hari dirasakan pengguna jalan. Selain kerusakan jalan, dia juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan provinsi di Blora.
Baca Juga: Kesal Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Randublatung Blora Tanam Pisang di Tengah Jalan Provinsi
‘’Kalau ada keluhan masyarakat harusnya didengar. Apalagi ini jalan yang penting bagi aktivitas ekonomi warga,” katanya.
Di sisi lain, Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan, pihaknya telah mengusulkan tiga ruas jalan provinsi di Blora, untuk mendapatkan pendanaan melalui program IJD. Ketiga ruas tersebut meliputi Singget–Doplang– Cepu sepanjang 7,5 kilometer, Kunduran–Ngawen sepanjang 8 kilometer, serta Todanan–Ngawen sepanjang 11 kilometer.
‘’Ketiga ruas jalan tersebut sudah kami input dalam usulan IJD. Kami juga melakukan komunikasi dengan anggota Komisi V DPR RI, agar usulan tersebut dapat menjadi prioritas dalam realisasinya,” ujarnya.
Menurut Henggar, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam penanganan jalan provinsi di Blora. Tahun ini, alokasi anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 5,276 miliar dan segera dilelang.
‘’Dengan kondisi harga material yang naik dan kebutuhan pelebaran jalan, anggaran tersebut hanya mampu membiayai pekerjaan sekitar 500 meter,” katanya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana