RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Masalah banjir yang rutin mengepung Kecamatan Cepu setiap tahun memicu respons serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Sebagai langkah jangka pendek, enam alat berat dikerahkan untuk normalisasi. Sementara untuk solusi permanen, Pemkab mulai menggodok usulan pembangunan embung baru ke pemerintah pusat.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengatakan, keberadaan embung tambahan menjadi harga mati. Menurutnya, kapasitas penampungan air yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan debit air yang masuk saat intensitas hujan tinggi.
"Kita tidak perlu kaget (dengan banjir di Cepu, Red), namun yang terpenting ke depan kita siapkan lahannya. Tujuannya agar ada bantuan dari pusat maupun provinsi untuk pembangunan embung," ujar Sri Setyorini.
Ia menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara air yang masuk dan keluar menjadi biang kerok utama. Saat ini, enam ekskavator telah diterjunkan melalui skema kerja sama untuk menangani titik-titik krusial. Ke depan, Pemkab akan menyusun program khusus lintas instansi.
Baca Juga: Penanganan Banjir di SMPN 4 Cepu Terkendala Anggaran, Butuhkan Peninggian 1,5 Meter
"Nantinya kita bersama BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) ada program satu tahun, baik musim kemarau maupun penghujan, untuk pembersihan sedimentasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Camat Cepu Endah Ekawati mengatakan, ada lima kelurahan yang terdampak banjir yang terjadi di Kecamatan Cepu.
"Kelurahan Tambakromo, Kelurahan Balun, Kelurahan Cepu, Kelurahan Ngelo, dan Kelurahan Karangboyo,"katanya
Selain itu, fasilitas umum seperti Taman Tukbuntung Terminal Cepu Tipe A, Taman Seribu Lampu terdampak, dan banjir ini merupakan terluas sepanjang yang terjadi
Endah menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan bantuan kepada BPBD, Dinsos, dan BBWS. Pihaknya mengaku faktor Banjir dari curah hujan tinggi dan embung yang ada tak dapat menampung debit air yang tinggi.
"Aliran air dari berbagai luar wilayah tinggi, sehingga Embung Lebok yang biasanya bisa menampung, kemarin tidak bisa," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengaku, sudah menginstruksikan ke semua lurah untuk memetakan drainase dan sungai tersumbat maupun sudah di-nonaktifkan.
"Drainase yang padat hunian perlu penanganan khusus dan koordinasi pihak terkait," jelasnya. (ozi/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana