Oleh: Munawar*
Program Angkutan Pelajar Gratis atau yang dikenal dengan Apel kembali menjadi sorotan setelah pengumuman resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bahwa layanan ini akan dioperasikan kembali usai libur Lebaran 2026. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi karena membawa kembali sebuah inisiatif penting dalam menjamin keselamatan pelajar dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di kalangan siswa. Namun, selain sambutan positif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius agar manfaatnya benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Pada 2025, program Apel telah melibatkan 107 armada yang melayani tujuh rute utama di wilayah perkotaan dan kecamatan di Bojonegoro. Sebanyak 4.903 siswa dari 88 lembaga pendidikan merasakan dampaknya, termasuk layanan khusus bagi siswa disabilitas di tiga belas lembaga pendidikan. Keberhasilan awal ini tidak bisa disangkal, sebuah langkah nyata pemerintah daerah dalam menunjang mobilitas pelajar secara aman dan gratis. Namun, capaian ini sekaligus membuka mata kita bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemerataan layanan dan penyesuaian rute.
Salah satu persoalan yang muncul jelas dari pernyataan beberapa kepala sekolah di wilayah Bojonegoro dan kecamatan sekitarnya. Mereka menyampaikan bahwa hingga kini belum ada rute yang secara khusus menjangkau sekolahnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun program berjalan, masih terdapat sekolah yang belum terakomodasi dengan baik. Penyebabnya bukan semata administratif, melainkan secara fundamental berkaitan dengan sebaran domisili siswa yang luas, lintas kecamatan, dan bahkan lintas kabupaten seperti Tuban dan secara jarak menuntut layanan transportasi lebih fleksibel dan terintegrasi.
Baca Juga: Opini: Ketika Dongeng Raja-Raja Menjelma Menjadi ‘’Nyata”
Kondisi ini juga diperkuat oleh fakta bahwa banyak siswa harus menempuh jarak yang relatif jauh setiap hari untuk mencapai sekolah. Sebagian besar berasal dari wilayah pinggiran dan perbatasan daerah, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang tidak singkat serta akses transportasi yang belum sepenuhnya memadai. Situasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa rute Angkutan Pelajar Gratis mustahil mengandalkan skema standar yang sama untuk seluruh daerah. Dengan ketentuan jarak yang luas, kebutuhan layanan justru bukan hanya sekadar ada, tetapi harus akurat sesuai peta distribusi siswa
Permasalahan ini pada dasarnya bukan soal ketersediaan anggaran semata, Apel telah masuk dalam skema pendanaan APBD 2026, tetapi lebih kepada bagaimana anggaran itu digunakan secara strategis dan efektif. Optimalisasi kebutuhan transportasi harus dimulai dari pemetaan ulang trayek yang berbasis data kependudukan dan sekolah, bukan sekadar mengikuti jalur utama yang mungkin hanya efektif bagi konsentrasi siswa di pusat kota. Perlu pendekatan baru yang fleksibel, misalnya dengan model rute dinamis yang menyesuaikan dengan kepadatan siswa per wilayah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dishub tentu memiliki data awal perjalanan pelajar. Namun data statistik jumlah siswa dan alamat rumah mereka harus diolah lebih lanjut untuk menghasilkan rute yang efisien. Teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan transportasi pelajar berdasarkan titik-titik asal dan tujuan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran rute optimal yang tidak hanya menguntungkan secara biaya operasional, tetapi juga memaksimalkan cakupan layanan.
Baca Juga: Opini: Menelisik MPLS dan Fatherless
Selain perencanaan rute, permasalahan lain yang tak kalah penting adalah jumlah dan jenis armada yang digunakan. Tidak semua armada ideal untuk menjangkau wilayah yang terpencil atau berkontur jalan yang menantang. Maka dari itu, komposisi armada juga perlu disesuaikan. Armada yang lebih kecil dan lebih gesit mungkin lebih cocok untuk rute dengan jalan sempit di desa, sedangkan kendaraan berkapasitas besar lebih tepat dioperasikan pada lintasan antar-kecamatan yang memiliki akses jalan memadai dan terhubung dengan baik. Tidak kalah pentingnya, layanan khusus disabilitas harus terus diperluas dan disesuaikan dengan fasilitas yang layak, mengingat kebutuhan siswa dengan keterbatasan fisik memerlukan perhatian khusus agar benar-benar setara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
