Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audiensi Bendungan Karangnongko Buntu: Kepala Dinas PU SDA dan Perhutani Mangkir

Y
BAHAS BENDUNGAN: Audiensi di DPRD Bojonegoro ini membahas bendungan karangnongko. Tapi, PU SDA tidak hadir. Sehingga, belum membuahkan hasil. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)
BAHAS BENDUNGAN: Audiensi di DPRD Bojonegoro ini membahas bendungan karangnongko. Tapi, PU SDA tidak hadir. Sehingga, belum membuahkan hasil. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Audiensi penanganan dampak sosial Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko kembali  berakhir tanpa kesimpulan alias buntu.

Ketidakhadiran sejumlah pejabat pengambil keputusan memicu kekecewaan legislator.

Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di ruang badan anggaran (banggar) DPRD itu merupakan pertemuan kedua membahas persoalan dampak pembangunan Bendungan Karangnongko terhadap masyarakat.

Rapat gabungan Komisi A dan Komisi D tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin.

Pertemuan dihadiri puluhan warga yang terdampak, mulai lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), perwakilan dinas pekerjaan umum sumber daya air (DPUSDA), serta sejumlah pihak terkait.

Advertisement

Dalam forum tersebut, para petani LMDH Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo kembali mempertanyakan kejelasan mekanisme dan realisasi ganti rugi atas lahan hutan yang terdampak pembangunan bendungan.

Namun, berbagai pertanyaan disampaikan warga belum mendapatkan jawaban, karena kepala DPUSD maupun administratur (adm) perhutani tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan yang dinilai tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Kondisi itu membuat pembahasan kembali menemui jalan buntu. Mitroatin pun melontarkan kritik keras kepada para pemangku kebijakan yang tidak memenuhi undangan resmi DPRD.

‘’Ini merupakan aspirasi masyarakat. Kita tahu Bendungan Karangnongko adalah PSN. Tujuannya tentu agar masyarakat, khususnya petani di Bojonegoro, memperoleh manfaat yang lebih besar. Tetapi dengan adanya PSN, hak-hak masyarakat juga tidak boleh diabaikan,’’ tegas Mitroatin.

Menurutnya, kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan sangat penting agar setiap persoalan yang disampaikan warga dapat langsung diputuskan tanpa harus menunggu rapat berikutnya.

Advertisement
Editor : Farhan Reza Ardiansyah
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bojonegoro Punya Banyak Bendungan, Waduk, dan Embung, Ini Fungsinya Saat Musim Kemarau

Bojonegoro Punya Banyak Bendungan, Waduk, dan Embung, Ini Fungsinya Saat Musim Kemarau

Musim kemarau membuat keberadaan sumber dan tampungan air menjadi semakin penting bagi masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro, keberadaan bendungan, waduk, dan embung memiliki peran dalam menjaga ketersediaan air.

Lembar Budaya: Jaga Tirta

Lembar Budaya: Jaga Tirta

Sebenarnya mantan kuwu desa itu sudah berusaha mengatur lahan-lahan mana saja yang tidak boleh diubah untuk peruntukan lain dan mendorong warganya untuk menjaga sarana fisik dengan baik. Semenjak terpilihnya kuwu yang

Siapa Samin Surosentiko? Tokoh yang Membawa Pengaruh Besar bagi Masyarakat Bojonegoro dan Blora

Siapa Samin Surosentiko? Tokoh yang Membawa Pengaruh Besar bagi Masyarakat Bojonegoro dan Blora

Pengaruhnya meluas hingga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di kedua wilayah tersebut, ajaran Samin berkembang menjadi identitas sosial dan budaya yang dikenal melalui komunitas Sedulur Sikep atau Wong Sami

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer