Oleh :
Bachtiar Febrianto, S.P, M.Agr
Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Gresik
Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat sebagaimana diberitakan Radar Bojonegoro (6 April 2026) bukan sekadar fenomena pasar biasa, melainkan refleksi dari keterkaitan erat antara geopolitik global dan ekonomi domestik. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengguncang stabilitas harga minyak dunia—komoditas utama dalam produksi plastik berbasis petrokimia. Ketika harga minyak mentah melonjak, biaya produksi plastik otomatis ikut terdorong naik, menciptakan efek domino hingga ke sektor UMKM.
Secara ilmiah dan ekonomi, sekitar 90% plastik dunia berasal dari bahan baku minyak dan gas. Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sektor petrokimia menyumbang lebih dari 30% pertumbuhan permintaan minyak global dalam satu dekade terakhir. Dengan demikian, volatilitas harga minyak akibat konflik geopolitik sangat logis jika berdampak langsung pada harga plastik. Ketika harga minyak naik 10–20%, biaya produksi plastik dapat meningkat hingga 25–50%, tergantung jenis polimer dan rantai distribusinya.
Meski plastik nyaris sudah menjadi kebutuhan semua kalangan pelaku usaha, dampak paling nyata dirasakan oleh pelaku UMKM. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM menyumbang sekitar 61% Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagian besar dari mereka sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan utama karena murah, praktis, dan mudah diperoleh. Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat berarti peningkatan signifikan pada biaya produksi, yang pada akhirnya berpotensi menaikkan harga jual produk. Jika fenomena ini terjadi secara luas, maka tekanan inflasi menjadi tidak terhindarkan.
Inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi (cost-push inflation) ini berbahaya karena menurunkan daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, UMKM berada pada posisi dilematis: menaikkan harga dan berisiko kehilangan konsumen, atau mempertahankan harga dengan margin keuntungan yang semakin tipis. Kedua pilihan tersebut sama-sama tidak ideal bagi keberlangsungan usaha kecil.
Namun, di balik ancaman tersebut, terdapat peluang strategis yang sering terabaikan. Krisis harga plastik justru dapat menjadi titik balik menuju transformasi sistem kemasan yang lebih berkelanjutan. Selama ini, ketergantungan pada plastik telah menciptakan persoalan lingkungan serius. Data dari UNEP (United Nations Environment Programme) menyebutkan bahwa dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun, dan hanya sekitar 9% yang berhasil didaur ulang. Sisanya mencemari tanah, sungai, dan laut, bahkan masuk ke rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik.
Indonesia sendiri termasuk salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dengan estimasi lebih dari 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik setiap tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa pergeseran menuju kemasan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Alternatif kemasan seperti daun pisang, daun jati, kertas, kertas koran, dan lainnya sebenarnya bukan hal baru dalam budaya lokal Indonesia. Bahkan saat ini kuliner dengan kemasan ramah lingkungan tersebut menjadi tren baru yang diminati untuk kuliner-kuliner tertentu.
Sebelum era plastik, masyarakat telah lama menggunakan bahan-bahan alami tersebut. Secara ekologis, bahan-bahan ini bersifat biodegradable, mudah terurai, dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa kemasan berbasis serat alami dapat mengurangi emisi karbon hingga 30–70% dibandingkan plastik konvensional.
Tantangan utamanya terletak pada aspek ekonomi dan distribusi. Kemasan ramah lingkungan sering kali dianggap lebih mahal dan kurang praktis. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan inovasi teknologi. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi produsen kemasan ramah lingkungan, seperti subsidi bahan baku, keringanan pajak, atau dukungan riset dan pengembangan. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu beradaptasi dengan mengembangkan desain kemasan yang efisien, menarik, dan tetap ekonomis.
Selain itu, perubahan perilaku konsumen menjadi faktor kunci. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan harus terus ditingkatkan. Jika konsumen bersedia menerima dan bahkan mendukung produk dengan kemasan ramah lingkungan, maka pasar akan bergerak secara alami ke arah tersebut.
Dengan demikian, lonjakan harga plastik akibat konflik geopolitik tidak semata-mata harus dilihat sebagai ancaman ekonomi. Justru, ini adalah momentum langka untuk melakukan koreksi struktural terhadap sistem produksi dan konsumsi kita. Jika dimanfaatkan dengan tepat, krisis ini dapat menjadi katalis menuju ekonomi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan tangguh terhadap gejolak global.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita: terus bergantung pada plastik dengan segala risikonya, atau berani bertransformasi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan.(*)
Editor : Hakam Alghivari