RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Langganan kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) meresahkan warga. Pemerintah harus turun tangan memastikan kejadian serupa tak terulang. Menindak tegas tangan-tangan nakal sesuai peraturan.
Berdasar data Pertamina, setidaknya ada empat pangkalan diputus hubungan usaha (PHU) selama tiga bulan terakhir. Berpotensi bertambah karena usulan dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (dindagkopum).
Manager Area Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, tahun ini sudah ada empat pangkalan di-PHU di wilayah Bojonegoro.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Harga LPG Melon di Pengecer Blora Tembus Rp 30 Ribu
Pangkalan itu berada di Desa Wadang, Kecamatan Ngasem; Desa Blongsong, Kecamatan Baureno; Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Kota, sampai Desa Buntalan, Kecamatan Temayang.
"(Alasan PHU, red) Di antaranya tidak dapat melengkapi data persyaratan penyaluran ke masyarakat," jelas Ahad.
Sementara itu, warga mulai bisa mengakses elpiji 3 kg, "Alhamdulillah sudah dapat elpiji 3 kg lima hari setelah lebaran kemarin," kata Anggun Shofia Ardila, warga domisili Kecamatan Kota, kemarin (6/4).
Dia mengaku membeli elpiji dari toko madura di area Jalan M.H. Thamrin. Namun, harga di atas harga eceran tertinggi (HET). "Kemarin dapat di toko madura gitu di Jalan M.H. Thamrin Rp 25 ribu per tabung," katanya.
Sementara, salah seorang pengecer di Kecamatan Kota mengaku mendapatkan gas melon itu tak mudah. Tergantung pintar-pintarnya cara mendapat stok.
"Stabil naik sepertinya, dikatakan sudah mudah cari ya enggak juga. Pintar-pintarnya orang," imbuhnya.
Sedangkan, Sekretaris Dindagkopum Bojonegoro, Akhmadi mengklaim, kondisi elpiji 3 kg sudah relatif normal. Distribusi ke pangkalan disebut lancar. "Semoga semakin kondusif," katanya.
Saat disinggung tentang kelangkaan elpiji subsidi, dia menegaskan, sesuai informasi dari Pertamina disebabkan cuaca buruk ombak besar yang mengakibatkan kapal pengangkut terlambat sandar di pelabuhan. Sehingga, membuat antrean dan jarak distribusi.
Baca Juga: Pangkalan Jual Elpiji di Atas HET Terancam Diputus
Kemudian, tambah dia, pada Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat meningkat, seperti pedagang takjil, megengan, acara lebaran, migrasi penduduk atau mudik yang berpotensi menambah penggunaan gas melon itu.
"Di samping itu juga adanya panic buying di masyarakat, serta beberapa sebab lain. Ada pangkalan menjual di atas HET sehingga perlu diproses PHU. Ini sifatnya usulan dari yang ikut sidak. Jadi, keputusan sanksinya ada di Pertamina," lanjut dia.
Akhmadi menambahkan, untuk pangkalan dimaksud berasal dari Kecamatan Kapas. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko