RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Menu program pemerintah makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan menjadi sorotan. Penerimaan makanan kering yang seharusnya tetap bergizi malah menjadi keluhan. Disebut banyak mengandung karbohidrat dan tak sesuai usia anak-anak.
Peran ahli gizi dalam menentukan menu diragukan keahliannya, karena masyarakat menilai menunya lebih bergizi di rumah yang diproduksi orang tuanya.
"Selama Ramadan ini menu MBG menu kering, tapi tidak sesuai usia anak. Masa diberi singkong seperti yang ramai kemarin, kan anak TK atau SD kebanyakan kurang suka ya," ujar Nafidatul Himah salah satu orang tua murid di sekolah Kecamatan Kota.
Himah melanjutkan, menu didapat anaknya dinilai asal-asalan. lebih dari segi gizi lebih banyak karbo dan jika diitung tidak sesuai anggaran. "Kalau diitung anggaran anam SD Rp 8.000-10.000 per anak itu tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan," ujarnya.
Harusnya, lanjut dia, menu makanan bergizi dengan empat sehat lima sempurna. Bahkan, untuk buah di menu kalau tidak kecil ya belum masak alias mentah.
"Juga, anak-anak kan lagi belajar puasa. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai membuat anak berpikir membatalkan puasa. Dan, gizi harus seimbang," ujar Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro itu.
Sementara itu, Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait perbaikan menu MBG selama Ramadan, Rabu (4/3). Memanggil koordinator satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wilayah Bojonegoro hingga kepala SPPG se-Bojonegoro.
Dalam rapat di ruang badan anggaran (banggar) DPRD itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menegaskan, evaluasi dilakukan menyikapi ramainya persoalan menu MBG selama Ramadan. Agar ada perbaikan dan sesuai standar.
"Mewanti-wanti betul ahli gizi dan kepala SPPG untuk betul-betul jadi pintu keluar masuk sesuai ketentuan. Artinya kalau ada dapur bermasalah, menu tidak sesuai standarisasi maka kepala dapur SPPG dan ahli gizi harus bertanggung jawab," tegas dia.
Dia meminta, harus ada perbaikan menu secara serius. Sedangkan, terkait pelaporan unggahan keluhan menu MBG di salah satu akun di media sosial (medsos), pihaknya mengaku belum menerima perkembangan secara resmi. Diproses pihak berwajib atau tidak.
"Nanti kita akan koordinasi, minta informasi dari pihak SPPG selaku pelapor dan APH (aparat penegak hukum) bagaimana proses perkembangannya. Tidak ditindaklanjuti, restorative justi, sesuai kekeluargaan, atau bagaimana," katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, terkait laporan atau masyarakat ingin melapor tidak jadi masalah. Masyarakat berhak menyampaikan kritik dan saran sepanjang sesuai fakta.
"Kalau memang temuannya seperti itu sah-sah saja dilakukan laporan atau diunggah di medsos. Masyarakat tidak perlu takut sepanjang sesuai fakta yang ada," tegas dia.
Korwil SPPG Bojonegoro, Tommy Mandala Putra menyebut, terdapat 133 dapur SPPG yang telah beroperasi. Ia memastikan, seluruh masukan, kritik, dan saran akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya.
"Untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Semua masukan dan kritik akan kami sampaikan ke KPPG Surabaya," katanya terpisah. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana