RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro terus mendorong perlindungan pekerja sektor konstruksi melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Purchasing melalui Mini Kompetisi dan Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pelaku usaha jasa konstruksi se-Bojonegoro. Kegiatan digelar sebagai upaya memastikan seluruh pekerja proyek konstruksi memperoleh perlindungan selama menjalankan pekerjaannya.
Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung dengan melibatkan para pelaku usaha jasa konstruksi, penyedia jasa, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bojonegoro.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan proyek konstruksi 2026. Selain membahas aspek teknis pengadaan barang dan jasa, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan.
Narasumber hadir dalam kegiatan di antaranya Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro Biyanto serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat Dewi Sartika dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Bojonegoro Rika Fitriana.
Baca Juga: Kabar Gembira! Peserta Magang SMK dan Perguruan Tinggi Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Dalam pemaparan materi di Griya Dharma Kusuma (GDK) itu, para narasumber menjelaskan berbagai pembaruan regulasi terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk mekanisme purchasing melalui mini kompetisi yang kini menjadi salah satu metode pengadaan yang perlu dipahami oleh para penyedia jasa konstruksi.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro menekankan pentingnya kepesertaan pekerja konstruksi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Denny Herliyantono menyampaikan, perlindungan tersebut menjadi kebutuhan mendasar mengingat tingginya risiko pekerjaan di sektor konstruksi.
Denny menuturkan, melalui kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja konstruksi mendapatkan perlindungan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja maupun risiko lainnya selama masa pekerjaan berlangsung.
"Dengan demikian, para pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan fokus sehingga produktivitas kerja tetap terjaga," tuturnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana sinergi antara pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, dan BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro dalam mewujudkan pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak hanya sesuai aturan pengadaan terbaru, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
"Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini diharapkan seluruh proyek konstruksi di Bojonegoro pada 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat di dalamnya," harap dia. (*/yna)
Editor : Yuan Edo Ramadhana