RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Di antaranya Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Bojonegoro 2026-2045 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Sekretaris DPRD Bojonegoro Yayan Rohman menyampaikan, rapat paripurna kuorum dengan kehadiran sebanyak 49 dari 50 anggota dewan. Antara lain 13 anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), delapan anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), enam anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan empat dari total lima anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar).
"Tujuh anggota lengkap dari Fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat (PAN-BNR) dan enam anggota lengkap dari Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional (PPKN)," papar Yayan, Rabu (29/7).
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Belum Bahas Raperda Dana Abadi Lingkungan
Rapat paripurna tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar. Dia menyampaikan, agenda pertama adalah pendapat akhir (PA) fraksi-fraksi, laporan panitia khusus (pansus), dan penandatangan nota persetujuan bersama atas Raperda tentang RPIK Bojonegoro 2026-2045 dan Raperda tentang Penyelenggaraan KLA.
"Pada Rabu pukul 13.48 dibuka dan terbuka untuk umum," ujar pria akrab disapa Umar dari Fraksi PKB itu.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPRD Bojonegoro M. Suparno menyatakan, pembangunan kepariwisataan harus menjadi pilar strategis kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan kerja daerah. Fraksi PKB, lanjut dia, memberi catatan penting.
"RIPK harus menjadi penggerak. Wajib berpihak pada budaya lokal, mendukung penuh sinkronisasi dari aturan agar selaras dengan pembangunan nasional," tutur Suparno.
Dia menekankan sejumlah hal utama pada raperda tentang penyelenggaraan KLA. Yakni, tanggung jawab bersama pemenuhan hak anak hingga layanan ramah anak. Perda harus menjadi instrumen untuk melindungi anak Bojonegoro dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
Baca Juga: Usai Raperda Barang Milik Daerah Disahkan, DPRD Bojonegoro Minta Segera Susun Perbup Aset
"Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui raperda tentang RPIK 2026-2045 dan penyelenggaraan KLA," ujarnya.
Jubir Pansus II DPRD Bojonegoro Hadi Winarto menegaskan, berdasar fasilitasi gubernur terjadi sejumlah perubahan. Di antaranya periode raperda, yang sebelumnya 2026-2030 menjadi 2026-2045. Kemudian, penyempurnaan redaksional seperti kabupaten menjadi daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
