RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) masih berlangsung hingga tahun ini. Belum semua desa rampung dan tersentuh, sehingga badan pertanahan nasional (BPN) berencana mengusulkan sebagian anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kepala Kantor (Kakan) BPN Bojonegoro Sigit Rachmawan Adhi menyampaikan, anggaran PTSL yang selama ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditujukan untuk sistematis atau serentak dan menyeluruh.
Sebenarnya masih banyak desa yang belum tuntas atau sporadis, belum semua lahan masuk peta bidang tanah (PBT) atau memiliki sertifikat hak atas tanah (SHAT).
"Dari sisi anggaran memang anggaran untuk yang sistematis, yang sporadis tidak ada anggaran. Ini desa yang PTSL-nya belum lengkap, di 2017-2022/2023," ujar Sigit saat ditemui di kantornya Senin (27/4) lalu.
Sehingga, lanjut dia, jika anggaran memungkinan untuk menyelesaikan SHAT di 2027 maka PTSL ratusan desa yang masih sporadis akan diikutkan. "Nanti mau usulkan untuk SHAT yang sporadis 2027, minta pemkab (pemerintah kabupaten)," beber dia.
Dia menambahkan, , sebelum SHAT juga perlu menyelesaikan foto tegak yang saat ini masih kurang sekitar 50 persen dari luas wilayah Bojonegoro. Rencana juga mengajukan anggaran dari APBD. "Karena harus dilakukan foto tegak dulu," tambah dia.
Saat disinggung perihal efisiensi, pihaknya menyiratkan optimisme. Sebab, menurut dia, kemampuan APBD masih memungkinkan. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemkab, khususnya saat dijabat Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto. Dan, kini masih berlangsung dengan pemerintahan yang baru.
"Kalau efisiensi untuk anggaran DAU (dana alokasi umum), tapi kalau pendapatan asli daerah kan tidak efisiensi. Bojonegoro bagi hasilnya besar, kami mencoba itu. Jangan hanya disimpan tapi dimanfaatkan masyarakat langsung," ujar pria 57 tahun itu. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana