RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – DPRD Blora menilai pembagian deviden PT Blora Patra Energi (BPE) kepada Pemkab Blora pada 2025 yang hanya sekitar Rp 800 juta masih tergolong wajar. Sebab, penyertaan modal untuk BUMD milik daerah tersebut dinilai masih minim.
Ketua Komisi B DPRD Blora Jayadi mengatakan, hingga kini PT BPE baru menerima penyertaan modal sekitar Rp 1 miliar dari Pemkab Blora. Dana itu dicairkan dua tahap masing-masing Rp 500 juta.
“Penyertaan modal yang diterima BPE baru dua kali. Jadi totalnya baru Rp 1 miliar,” ujarnya usai rapat tertutup bersama manajemen PT BPE.
Menurut dia, keterbatasan modal membuat kemampuan usaha dan pendapatan perusahaan belum maksimal. Karena itu, DPRD memanggil manajemen PT BPE untuk mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Pendapatannya masih kurang. Harapannya nanti bisa meningkatkan PAD,” katanya.
Komisi B juga membuka peluang adanya tambahan penyertaan modal bagi PT BPE. Dengan tambahan modal, perusahaan diharapkan bisa bekerja lebih efektif sehingga omzet dan keuntungan meningkat.
“Tadi juga ada bagian perekonomian. Kalau ada tambahan belanja modal, diharapkan hasilnya bisa lebih baik,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD belum mengetahui secara detail kebutuhan tambahan modal tersebut. Sebab, PT BPE disebut belum menyampaikan rincian kebutuhan operasional maupun rencana pengembangan usaha.
“Sekarang belum muncul angkanya, jadi kami juga belum tahu kebutuhannya apa saja,” ucap Jayadi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
