RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemasangan stiker keluarga miskin bagi penerima bantuan sosial (bansos) di Bojonegoro menanggap respons dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dalam sosialisasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) di Bojonegoro, kemarin (21/1).
"Ya, itu (pemasangan stiker miskin) inisiatif daerah ya," kata menteri akrab disapa Gus Ipul itu.
Tapi, lanjut dia, pemasangan stiker keluarga miskin efektif di sejumlah daerah seperti Bengkulu. Klaimnya, itu menggugah kesadaran masyarakat. Jika merasa tidak mampu maka menyampaikan tidak lagi perlu bansos. "Bahkan, ada puluhan ribu KPM (keluarga penerima manfaat, red) menyatakan tidak perlu menerima bansos," tandasnya.
Dia menambahkan, jumlah KPM bukan ditentukan pendamping bansos. Melainkan badan pusat statistik (BPS). Pendamping hanya menyampaikan kondisi obyektif, tidak bisa menentukan mereka layak atau tidak.
"Bupati dan wakil bupati terkait pemasangan stiker pelu dilihat lebih dalam. Menggugah kesadaran masyarakat," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, data KPM harus sama antara daerah dengan pusat. Sesuai instruksi presiden (inpres) melalui DTSEN. Terpisah, disinggung perihal anggaran bansos nasional, Gus Ipul membeberkan, pada 2026 dialokasikan sekitar Rp 70 triliun.
Disalurkan untuk masyarakat terdata dalam desil 1-4. Dia menambahkan, terjadi penambahan KPM bansos. Dari 18 juta keluarga menjadi 35 juga keluarga. "Di 2025 alokasi bansos Rp 74 triliun, realisasi lebih dari itu. Mencapai Rp 110 triliun. Jadi, presiden sangat peduli," klaimnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana