Oleh:
Mundzar Fahman
Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban (BLT) hampir pasti hanya diikuti masing-masing dua pasangan calon. Itu sesuai hasil akhir masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, Kamis lalu di kantor KPU setempat.
Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah dan Teguh Haryono-Farida Hidayati. Pasangan Wahono-Nurul diusung koalisi hampir semua partai politik besar dan kecil di Bojonegoro. Total 14 parpol. Termasuk, PKB. Koalisi gemuk. Pasangan Teguh-Farida hanya diusung PDI-Perjuangan dan Perindo. Koalisi minimalis. Kedua paslon ini sama-sama new comer (pendatang/wajah baru). Bukan incumbent (petahana).
Dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan Yuhronur Effendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) dan Abdul Ghofur-Firosya Sholati. Yuhronur adalah incumbent bupati. Pasangan Yes-Dirham juga diusung 14 parpol (9 parpol parlemen dan 5 parpol nonparlemen). Koalisi jumbo. Sedangkan Abdul Ghofur-Firosya merupakan penantang, diusung tiga parpol, yaitu PKB, PSI, dan Demokrat.
Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki-Joko Sarwono dan Riyadi-Gus Wafi Abdul Rasyid. Halindra (Mas Lindra) petahana. Pasangan ini diusung koalisi sejumlah parpol besar di parlemen. Sedangkan Riyadi adalah wakil bupati sebelum ini yang pecah kongsi untuk menjadi calon bupati. Pasangan Riyadi-Gus Wafi diusung koalisi lima parpol kecil, yaitu Partai Nasdem, Hanura, PBB, Partai Buruh, dan Partai Gelora.
Melihat parpol-parpol pengusung pasangan calon, boleh dikata, Pilkada 2024 di wilayah BLT ini ibarat pertarungan semut melawan gajah gemuk. Betapa tidak. Paslonnya hanya dua di setiap daerah. Satu paslon diusung sekian banyak parpol besar di parlemen. Sebaliknya, satu paslon lawannya hanya diusung beberapa partai kecil plus partai nonparlemen.
Sebagai gambaran. Bakal paslon bupati dan wakil bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah –seperti disinggung di atas-- diusung oleh hampir semua parpol besar dan kecil di Bojonegoro. Termasuk, parpol nonparlemen. Sedangkan yang mengusung dan mendukung bakal paslon Teguh Haryono-Farida Hidayati hanya PDI-Perjuangan dan satu dua parpol non parlemen.
Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi di Lamongan. Pasangan calon Yes-Dirham diusung 14 parpol, yang terdiri atas 9 parpol besar dan kecil di parlemen, dan lima parpol nonparlemn (parpol yang tidak punya wakil di DPRD setempat). Parpol yang tersisa mengusung paslon Ghofur-Firosya.
Kondisi di Tuban juga tidak kalah hebohnya. Paslon incumbent Mas Lindra dan Joko Sarwono diusung tujuh parpol parlemen dan tiga parpol non parlemen. Paslon lawannya Riyadi-Gus Wafi diusung koalisi lima parpol kecil.
Pilkada 2024 di wilayah BLT, selain bisa diibaratkan pertarungan semut melawan gajah, juga mengindikasikan minimnya jumlah paslon. Dalam Pilkada Bojonegoro 2018, ada empat paslon. Yaitu Soehadi Moelyono-Mitroatin, Mahfudhoh-Kuswiyanto, Anna Mu’awanah-Budi Irawanto (Wawan), dan Basuki-Puji Dewanto. Pemenangnya Paslon Anna-Wawan.
Dalam Pilkada Bojonegoro 2013 malah lebih meriah lagi karena diikuti lima paslon. Dua paslon di antaranya berangkat dari jalur independen. Pemenangnya paslon Suyoto-Setyo Hartono yang diusung PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.
Pilkada Lamongan 2020 diikuti tiga paslon. Yaitu Suhandoyo-Astiti Suwarni (paslon jalur independen), Yuhronur Effendi-KH. Abdul Rouf (Yes-Bro), dan Kartika Hidayati-Saim K.
Baca Juga: Merongrong M-Tri NU Dari Dalam Oleh: Mundzar Fahman
Pilkada Tuban 2020 juga diikuti tiga paslon. Yaitu, Mas Lindra-M. Riyadi, Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar, dan Setiajid-R. M. Armaya Mangkunegara.
Minimnya jumlah bakal calon dalam Pilkada 2024 di wilayah BLT bisa mengundang sejumlah tanda tanya di kalangan masyarakat. Apakah hal itu menunjukkan bahwa jumlah kader di parpol yang memenuhi standar sebagai calon pemimpin memang sangat minim? Jika ini yang terjadi, berarti patut dipertanyakan bagaimana proses pengkaderan dan pendidikan kader di setiap parpol.
Terutama, parpol yang memiliki wakil di lembaga legislatif. Mengingat, setiap tahun parpol di parlemen mendapatkan dana dari APBD setempat.
Atau, apakah minimnya kader parpol yang maju dalam pilkada dikarenakan makin mahalnya biaya pencalonan? Nah, jika ini yang terjadi maka perlulah kita renungkan bagaimana supaya biaya pencalonan tidak semakin mahal.
Memang, untuk mengurangi/ menekan biaya pencalonan dalam pilkada tidaklah mudah. Bahkan, amat sangat sulit. Tetapi, celakanya, bila dibiarkan terus, semakin mahal biaya tentu yang berani maju hanyalah mereka yang berduit tebal, em-em-an. Atau, mereka yang sakjane gak sepiro duweh duwik, tapi sangat berani berspekulasi. Pria pemberani. Gak bahaya tah??? (*)
Editor : M. Yusuf Purwanto