RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pasca pengumuman perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih serta pelantikan menteri-menteri baru, tentu ada rasa penasaran dengan latar belakang sekaligus profil para menteri pengganti yang baru ini.
Berdasarkan pengumuman resmi tersebut, berikut daftar lengkap reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid II yang telah dilantik sebagai berikut:
1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani
Purbaya Sadewa merupakan ekonom dan insinyur asal Bogor, Jawa Barat. Dia meraih gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sementara, gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Sebelum terjun di pemerintahan, karier awalnya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994).
Kemudian, pada Oktober 2000 hingga Juli 2005 ia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.
Selanjutnya, ia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 Oktober 2008.
Ia juga menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute Juli 2005 – Maret 2013, dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.
Adapun karier pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 4 tahun (2010–2014)
Selain itu, juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), lembaga nonstruktural yang diketuai Chairul Tandjung.
Pada Maret 2015, pria kelahiran 1964 berlatar belakang nonpartai ini ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, jabatan ini ia emban sampai Juli 2016.
Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-2020).
Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi (Juli 2016–Mei 2018).
Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020.
Selanjutnya, digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020.
Terbaru, Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin menggantikan Abdul Kadir Karding
Mukhtarudin merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar). Pria kelahiran 1965 ini lulusan S-1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Penunjukan Mukhtarudin sebagai menteri membawa konsekuensi politik. Ia harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
Padahal, ia baru saja terpilih melalui Pemilu Legislatif 2024 dari Partai Golkar dapil Kalimantan Tengah.
Berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penggantian antar waktu (PAW), kursi anggota DPR yang kosong akan diisi oleh calon legislatif (caleg) dari partai politik yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut.
Pada Pemilu 2024, Mukhtarudin berhasil meraih 92.192 suara sah. Di bawahnya, ada nama Bias Layar dengan raihan 32.501 suara sah dari Partai Golkar.
Dengan demikian, secara aturan konstitusional, Bias Layar berhak menggantikan posisi Mukhtarudin sebagai anggota DPR RI dapil Kalteng.
3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi
Pria bernama lengkap Ferry Joko Yuliantono merupakan seorang Teknokrat, Aktivis, Birokrat dan Politikus Indonesia.
Ferry menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Padjdjaran tahun 1993.
Menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia selesai tahun 2006.
Ferry dikenal sebagai aktivis yang menyuarakan kepentingan rakyat melalui demonstrasi. Pernah di penjara pada 2008 dan menjadi tahanan politik (Tapol) karena memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat pemerintahan Presiden SBY.
Memulai karier politik di Partai Demokrat Tahun 2010, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra tahun 2020-2025.
4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
Pria akrab disapa Gus Irfan, adalah seorang politikus Indonesia dan juga merupakan Menteri Haji dan Umrah. Ia merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari.
Gus Irfan merupakan kader Partai Gerindra. Adapun awal karier pengabdiannya di lingkungan pesantren sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dari tahun 1989 hingga 2006.
Selain itu, sejak tahun 1990 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari, lembaga yang menaungi pesantren tersebut.
Pada tahun 1996, ia diangkat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng, sebuah lembaga keuangan mikro berbasis pesantren, dan menjabat hingga tahun 2016.
Di bidang pendidikan tinggi, Gus Irfan juga pernah menjadi dosen di Akademi Keperawatan (AKPER) Widyagama Malang pada periode 2013–2016.
Sejak 2006, ia dipercaya sebagai Pengasuh Pesantren Al-Farros. Di dunia politik, ia terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dan dilantik pada 1 Oktober 2024.
Namun, masa jabatannya hanya berlangsung hingga 22 Oktober 2024. Karena pada tanggal tersebut ia diangkat menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (sekarang menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI), jabatan yang masih diemban hingga kini.
Gus Irfan pun aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada 2014–2017
Serta, sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) pada 2015–2016. Selain itu, di ranah politik, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), organisasi sayap keagamaan dari Partai Gerindra.
5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Dahnil Anzar merupakan seorang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), aktivis Islam Muhammadiyah, mantan dosen, ekonom, pemerhati kebijakan publik, dan mantan juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pada tahun 2014, Dahnil terpilih menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 dalam Muktamar XVI di Asrama Haji, Padang, Sumatera Barat.
Dia menggantikan menggantikan Saleh Partaonan Daulay dan berhasil mengumpulkan sebanyak 450 suara, mengungguli Syahrul Hasan (334 suara), Rohmat Suprapto (64 suara), King Faisal (43 suara), Amirudin (33 suara), dan M. Aziz (26 suara).
Pria kelahiran 1982 itu juga pernah menjabat sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN).
Di dunia bisnis, dia memiliki bisnis di bidang kuliner melalui jejaring kedai kopi Begawan Kupie.
Pada tahun 2018, pria asal Langkat, Sumatera Utara itu ditunjuk menjadi Koordinator Jubir Prabowo-Sandi.
Kemudian, di tahun 2019 dia bergabung dengan Partai Gerindra dan ditunjuk sebagai juru bicara resmi Prabowo Subianto.
Saat Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada 2019, dia ditunjuk sebagai Staf Khusus Kementerian Pertahanan bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antarlembaga.
Perlu diketahui, pada Senin sore lalu (8/9) masih belum ada pelantikan pengganti di kursi Menko Polkam dan Menpora. Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai ad interim Menko Polkam.
Sjafrie merangkap jabatan untuk sementara waktu. Karena saat ini juga menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan).
"Berkenaan posisi Menko Polkam sementara waktu Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang beliau tugaskan jadi Menko Polkam, sementara waktu beliau menunjuk ad interim untuk menjabat ad interim," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Jadi, posisi kursi Menko Polkam secara definitif masih kosong. Juga kursi Menpora masih kosong. Karena sosok pengganti Menpora yang baru masih berada di luar kota.
"Berkenaan dengan Menpora, pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga, tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore ini. Akan dijadwalkan lagi di prosesi pelantikan berikutnya," pungkas Mensesneg. (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko