RADARBOJONEGORO.JAWA POS.COM – Kabupaten Bojonegoro, meski dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur transportasi. Kabupaten ini belum memiliki bandara besar maupun pelabuhan laut strategis untuk mengangkut hasil produk migasnya.
Akibatnya, minyak dari Lapangan Banyu Urip dan lapangan migas lainnya yang dikelola di bawah Blok Cepu harus dialirkan melalui jaringan pipa panjang ke pelabuhan di Tuban sebelum diekspor atau didistribusikan ke daerah lain.
Kontribusi Migas Bojonegoro
Lapangan Banyu Urip di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, menyumbang sekitar 25% produksi minyak nasional, atau mencapai puncak produksi sekitar 165.000 barel per hari, bahkan dilaporkan sempat menyentuh 235.000 BOPD.
Selain Banyu Urip, ada Lapangan Kedung Keris, Sukowati, serta rencana gas di Jambaran‑Tiung Biru. Secara keseluruhan, cadangan pasti di Blok Cepu diperkirakan mencapai sekitar satu miliar barel minyak.
Infrastruktur Pipa yang Membentang Panjang
Karena tidak ada pelabuhan lokal, kilang minyak di Bojonegoro menggunakan sistem pipelines untuk mengalirkan minyak ke Tuban, lalu dimuat ke kapal FSO atau kapal tanker. Total panjang pipa sekitar 72 kilometer dari lapangan migas ke pantai atau titik pemuatan utama menuju Tuban.
Investasi dan Peningkatan Produksi
Proyek pengembangan Infill Clastic & Carbonate di Lapangan Banyu Urip sedang berjalan. Sejak 2024 hingga 2025 sedang dibor 7 sumur baru (B‑13, B‑12, dan lima sumur infill lainnya) dengan tujuan menambah cadangan sebanyak 42,9 juta barel minyak serta mempertahankan laju produksi sekitar 20.000–30.000 BOPD per sumur.
Total investasi proyek ini tercatat mencapai sekitar USD 203,5 juta, setara dengan sekitar Rp 3,25 triliun, yang diharapkan juga mendatangkan penerimaan negara sekitar USD 2 miliar (±Rp 32 triliun). Menteri ESDM menargetkan agar kapasitas produksi meningkat menjadi 150.000 BOPD pada tahun 2026.
Dampak Ekonomi Daerah: DBH Migas
Minyak dan gas dari Bojonegoro juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Hingga April‑Mei 2025, Bojonegoro telah menerima lebih dari Rp 613 miliar ditambah transfer Rp 292 miliar lagi pada Mei, dari total alokasi DBH migas tahun 2025 sebesar Rp 1,94 triliun (minyak bumi sekitar Rp 1,932 triliun dan gas bumi sekitar Rp 11 miliar).
Dalam enam tahun terakhir (2019–2024), akumulasi DBH Migas mencapai Rp 12,4 triliun. DBH ini menyumbang sekitar 40–60% dari APBD Kabupaten, jadi menjadi motor utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kendala Transportasi: Meski Produksi Tinggi, Fasilitas Hampir Tak Ada
Meski volume produksi sangat besar, Bojonegoro tidak memiliki pelabuhan laut atau bandara udara besar. Semua minyak dialirkan via pipa darat sepanjang puluhan kilometer ke Tuban, di mana baru dimuat ke kapal menuju Pelabuhan ekspor atau distribusi antar pulau. Hal ini membuat proses logistik lebih panjang dan membutuhkan koordinasi ekstra, meningkatkan risiko dan biaya operasional.
Upaya dan Harapan ke Depan
Pemerintah daerah dan pusat memprioritaskan pengembangan fasilitas penunjang, seperti:
- Penguatan sistem pipa dan terminal pemuatan di Tuban,
- Diversifikasi moda transportasi,
- Percepatan pembukaan lapangan baru seperti Alas Tua West, Cendana, dan Kedung Keris Barat dengan total investasi mencapai sekitar USD 472 juta (±Rp 7,15 triliun) untuk mendukung target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas di 2030.
Peningkatan infrastruktur akan semakin memperkuat posisi Bojonegoro sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Investasi lanjutan di sumur migas dan dukungan pelabuhan logistik akan memastikan hasil sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan optimal serta mempercepat dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Bojonegoro. (feb)
Editor : Yuan Edo Ramadhana