RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) telah menyalurkan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama untuk 207 desa per 3 Maret. Nominal totalnya Rp 75,9 miliar.
Sebaliknya, 212 desa tersebar di 22 kecamatan masih belum mengajukan pencairan. Terbanyak di Kecamatan Baureno sebanyak 25 desa; Kecamatan Balen sejumlah 23 desa; dan Kecamatan Kedungadem sebanyak 21 desa.
"ADD tahap satu sudah salur di 207 desa,’’ kata Kasubid Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Etha Yulian Restanti.
Etha menjelaskan, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2017, pencairan ADD tahap satu dilakukan Februari sebesar 50 persen. Kemudian, tahap dua di Agustus sebanyak 25 persen dan tahap tiga November sebesar 25 persen.
"Untuk persentase ADD di Bojonegoro sesuai perbup sebesar 12,5 persen dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) setelah dikurangi DAK (dana alokasi khusus)," imbuh dia.
Perempuan domisili Kecamatan Bojonegoro Kota itu melanjutkan, 207 desa telah mencairkan ADD tahap satu. Tersebar di 19 Kecamatan, kecuali Kecamatan Kedewan, Sekar, Trucuk, Balen, Baureno, Sugihwaras, Gondang, Purwosari, dan Ngambon.
Sedangkan, lanjut dia, yang belum mengajukan persyaratan salur di BPKAD sebanyak 212 desa tersebar di 22 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Baureno sebanyak 25 desa; Kecamatan Balen sejumlah 23 desa; dan Kecamatan Kedungadem sebanyak 21 desa.
Sementara itu, jelas Etha, total anggaran ADD tahap satu dicairkan sebesar Rp 75,9 miliar. Dari total pagu Rp 308,7 miliar. "Total realisasi Rp 75.998.567.150 atau Rp 75,9 miliar," tutur Etha.
Camat Kapas Zenny Bachtiyar membenarkan, masih ada sejumlah desa belum mencairkan ADD tahap satu di Kecamatan Kapas. Menurutnya, hanya sisa dua desa. Lainnya sudah proses di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). "Ini tinggal dua desa yang berkasnya akan kami kirim ke DPMD, Desa Bangilan dan Ngampel. Lainnya sudah di DPMD," terang Zenny, sapaannya.
Sementara itu, Camat Padangan Novita Sari mengungkapkan, enam desa di Kecamatan Padangan belum mencairkan ADD tahap satu. Karena terkendala pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). "Ini sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada bapenda (badan pendapatan daerah). Insyaallah besok (hari ini, red) semua desa sudah diajukan," pungkas dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana