RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pos anggaran sejumlah program berpotensi tak ada penambahan di perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun ini. Alasannya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sudah dibelanjakan semua.
Sehingga, kepala desa diminta untuk tidak menuntut bantuan keuangan desa (BKD), karena tahun ini ada efisiensi.
‘’APBD 2026 di angka Rp 6,4 triliun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lifting minyak (migas, red) berkurang dan dana transfer pusat juga terpotong dari pusat,” kata Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah.
Perempuan kelahiran Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander itu menjelaskan sejumlah data APBD sejak 2008.
Pada 2014, 2023, hingga 2026, terdapat perbedaan signifikan antara 2023 dengan 2026. ‘’APBD 2008 itu di angka Rp 868 miliar, tidak sampai Rp 1 triliun. Naik di 2014 menjadi Rp 2,7 triliun. Dan, ini mengapa menunjukkan perbandingan 2023 dengan 2026, karena di 2024, 2025 itu di atas Rp 7-8 triliun,” bebernya.
Dia mengatakan, APBD 2023 di angka Rp 8 triliun, sedangkan 2026 menjadi Rp 6,4 triliun. Terjadi perbedaan signifikan di pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
PAD 2023 sebesar RP 943,5 miliar sedangkan di 2026 menjadi Rp 1 triliun. Namun, pendapatan transfer berkurang dari RP 4,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun.
‘’Silpa direncanakan tahun ini Rp 1,9 triliun, persis sesuai data riil keadaan kas di 31 Desember 2025. Maka, di tahun ini P-APBD kemungkinan menambah anggaran tidak ada. Karena sudah dipergunakan semua. Tidak ada lagi P untuk tambah anggaran,” ujar mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro itu.
Dia melanjutkan, anggaran tersebut untuk apa saja, di antaranya belanja pegawai RP 1,8 triliun; insentif marbot, takmir, jemaah tahlil, linmas, dan RT/RW Rp 65,9 miliar; BPJS Ketenagakerjaan Rp 31,3 miliar; pokir Rp 183,4 miliar; dana desa (DD) Rp 137 miliar; alokasi dana desa (ADD) Rp 403,6 miliar; hingga bantuan keuangan desa (BKD) Rp 364,5 miliar.
‘’Ini bapak-ibu kepala desa yang hadir, kalau selalu menagih BKD apalagi di P-APBD uangnya sudah tidak ada. Makanya ini direalisasikan segini sudah ganteng pol,’’ ujarnya.
Meski demikian, tambah dia, masih ada kemungkinan efisiensi di sejumlah pos anggaran untuk menambah pos lainnya.
Seperti bosda madin dan universal health coverage (UHC) yang baru teranggarkan sepuluh bulan atau Rp 222,4 miliar.
‘’Ini nanti baru direncanakan di P-APBD, padahal uangnya belum ada. Makanya nanti harus ada efisiensi yang dipergunakan untuk bosda madin hingga UHC,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait potensi tidak adanya penambahan anggaran di P-APBD, Anggota Badan Anggaran (DPRD) Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, masih dilakukan perhitungan.
‘’Prinsipnya tetap memperjuangkan aspirasi dan masukan masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro itu. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko