RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Kepercayaan Pemkab Bojonegoro kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro diragukan.
Indikasinya, pagu anggarannya dikepras, dan operasional cabang olahraga (cabor) yang sebelumnya melalui KONI, dialihkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Bojonegoro.
Sesuai dokumen APBD 2026, tahun depan dipastikan turun drastis. Pada 2026 mendapat hibah KONI hanya dianggarkan 1,5 milliar (M). Padahal pada 2024 dan 2025, anggaran tersebut mencapai Rp 10 M.
Selain itu, anggaran operasional cabang olahraga (cabor) yang biasanya didapat dari hibah KONI dialihkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Bojonegoro. Dengan nominal tak terbatas.
Wakil Ketua KONI Bojonegoro Tonny Ade Irawan mengatakan, anggaran KONI untuk tahun depan hanya Rp 1,5 M. Turun drastis dibanding tahun ini dan tahun lalu yang mencapai Rp 10 M. Sehingga beberapa program akan diambil alih oleh dinpora.
Seperti pekan olahraga kabupatan (Porkab) yang rencananya digelar Juni- Juli tahun depan. Selain itu, pengajuan anggaran untuk operasional cabor langsung ke dinpora. Tidak seperti tahun sebelumnya, pengajuan ke KONI.
‘’Termasuk pemusatan latihan kabupaten (puslatkab) untuk persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi (porprov) diambil alih dinpora,” ungkapnya.
Tonny menjelaskan, dengan anggaran yang minim tersebut hanya bisa untuk memberikan insentif bagi atlet peraih medali pada Porprov 2025 yang berlangsung Juli lalu. Persentase anggaran untuk insentif atlet tersebut mencapai 75 persen dari total anggaran KONI. Sehingga atlet tersebut tetap berprestasi kedepannya.
‘’Posisi KONI untuk tahun depan hanya untuk membantu program dari pemerintah kabupaten dalam hal ini dinpora yang membidangi olahraga,” jelasnya.
Ketua KONI Bojonegoro Sahari mengatakan keterbatasan anggaran tersebut bukan menjadi hambatan. Sebaliknya harus menjadi pelecut semangat bagi atlet untuk terus berprestasi. Tentu dengan tetap mengikuti kejuaran provinsi (kejurprov) atau kejuaraan daerah (kejurda).
‘’Anggaran untuk membarangkatkan atlet ke kejurprov atau kejurda bisa diajukan ke dinpora,” ungkapnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, pertimbangan pengurangan hibah KONI untuk 2026 mendatang karena tahun depan tidak ada porprov. Selain itu, agar dilakukan evaluasi terlebih dulu terkait anggaran dan prestasi.
‘’Agar dilakukan evaluasi terlebih dahulu, 2026 bukan tahun porprov. Lakukan evaluasi secara menyeluruh untuk peningkatan prestasi olahraga di Bojonegoro,” jelasnya.
Terkait anggaran untuk operasional cabor, Supriyanto mengaku operasional cabor untuk tahun depan ada di dinpora. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana