Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik & Ilmu Pemerintahan, FHISIP UNISDA Lamongan
Setiap kali rilis data makroekonomi diumumkan, narasi kebanggaan hampir selalu mendominasi panggung birokrasi. Pemerintah boleh saja berbangga dengan realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bergerak naik dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 5,11 persen di sepanjang 2025. Di atas kertas, stabilitas angka ini tampak memukau, seolah menjanjikan kemakmuran yang merata di tengah ketidakpastian global.
Namun, sejarah mencatat, Simon Kuznets sang penemu rumusan PDB pernah memperingatkan dengan tegas bahwa kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak bisa disimpulkan dari sekadar ukuran pendapatan nasionalnya. Peringatan itu kini terbukti. Jika kita menggeser pandangan dari layar presentasi di menara gading ke realitas di pasar tradisional, pabrik-pabrik, dan meja makan keluarga kelas menengah ke bawah, angka pertumbuhan ini tak ubahnya fatamorgana yang mengelabui anomali mengerikan di akar rumput.
Kita tengah berhadapan dengan paradoks ekonomi yang telanjang: ekonomi agregat tumbuh secara kuantitatif, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat justru merosot. Analisis data kompilasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi terjadinya tren penyusutan kelas menengah yang masif, di mana populasi kelompok ini turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
Artinya, ada 1,2 juta jiwa yang kehilangan status kesejahteraannya hanya dalam waktu satu tahun. Alih-alih menikmati kue pertumbuhan 5 persen, mereka justru terlempar menjadi kelompok rentan miskin atau aspiring middle class. Kelompok rentan ini kini melonjak drastis hingga mencapai 142 juta jiwa, atau mencakup 50,4 persen dari total populasi Indonesia. Runtuhnya kelas menengah—yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik—adalah alarm bahaya bagi fondasi ekonomi nasional yang mengindikasikan bahwa distribusi kekayaan berjalan sangat timpang.
Deindustrialisasi dan Runtuhnya Padat Karya
Akar dari fatamorgana ini terletak pada kualitas pertumbuhan kita yang sangat bias pada sektor padat modal (capital intensive), sementara sektor padat karya (labor intensive) justru mengalami deindustrialisasi dini. Di saat investasi triliunan rupiah mengalir deras ke sektor hilirisasi logam dasar yang minim serapan tenaga kerja, industri yang menjadi tulang punggung penghidupan jutaan rakyat justru sedang berdarah-darah.
Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat kenyataan pahit: sebanyak 126.160 pekerja menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Oktober 2025. Ironisnya, sekitar 79 persen dari korban tersebut (99.666 pekerja) berasal dari industri tekstil, garmen, dan sepatu. Laporan Kementerian Ketenagakerjaan turut mengonfirmasi kelamnya sektor ini dengan mencatat 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025, melonjak 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya.
Badai ini tidak terjadi di ruang hampa. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyoroti tingginya ketergantungan impor bahan baku dan gempuran produk pakaian impor murah sebagai pukulan mematikan yang tak mampu ditangkis oleh produsen lokal. Akibatnya, utilisasi pabrik anjlok di bawah 50 persen. Hilangnya pekerjaan ini memaksa para pekerja formal turun kasta menjadi pekerja informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Makan Tabungan dan Ketimpangan Ekstrem
Ketika lapangan kerja kian menyempit, gejala penderitaan terpotret sangat jelas dari fenomena dissaving atau "makan tabungan". Data riil lintas lembaga memvalidasi bahwa daya beli masyarakat bawah sedang hancur karena pendapatan mereka habis terkuras untuk membiayai konsumsi harian yang kian mahal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
