RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Mandeknya puluhan proposal hibah untuk sekolah swasta senilai Rp9,5 miliar di Kabupaten Blora tidak hanya menjadi catatan di eksekutif. DPRD Blora turut menyoroti keras dampak efisiensi anggaran yang membuat dukungan terhadap pendidikan swasta tersendat total tahun ini.
Anggota Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mengungkapkan, pihaknya baru saja menerima audiensi dari paguyuban kepala sekolah swasta yang menyampaikan langsung keluhan terkait mandeknya bantuan.
Menurutnya, sekolah swasta selama ini justru menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, tetap membutuhkan pembinaan serta dukungan anggaran untuk menjaga kualitas.
“Sekolah swasta ini sebenarnya banyak yang sudah maju. Namun, tetap butuh perhatian, terutama untuk peningkatan kualitas dan sarana prasarana,” ujarnya.
Baca Juga: Terdampak Efisiensi, Proposal Hibah Pendidikan Swasta Blora Senilai Rp 9,5 M Sia-sia
Achlif menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora sempat mengalokasikan insentif bagi sekolah swasta, termasuk tambahan bagi guru honorer. Namun, sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pada 2025, sejumlah pos tersebut hilang.
Dampaknya kini mulai terasa, terutama pada sektor fisik dan pengembangan sarana pendidikan yang terdampak cukup besar.
Ia juga menyinggung perubahan mekanisme anggaran yang membuat pokok pikiran (pokir) DPRD untuk sektor pendidikan tidak lagi tersedia. Padahal, selama ini pokir menjadi salah satu jalur penting dalam mendorong bantuan bagi sekolah swasta.
“Dulu ada pokir dewan untuk pendidikan, sekarang sudah tidak ada. Hal itu sangat berpengaruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Achlif menyebut kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami tekanan berat. Salah satunya akibat tidak cairnya Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai sekitar Rp372 miliar, yang ia sebut sebagai “tsunami anggaran”.
Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan agar sektor pendidikan, termasuk sekolah swasta, kembali menjadi prioritas apabila kondisi fiskal membaik.
“Kalau nanti sesuai arahan dan anggaran itu kembali, pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk segera dipenuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Blora, Sunaryo, membenarkan bahwa seluruh usulan hibah tahun ini tidak dapat direalisasikan. Ia menyebut efisiensi anggaran serta nihilnya pokir DPRD membuat alokasi hibah ke sekolah swasta terpaksa dihentikan sementara.
“Untuk tahun ini, hibah ke satuan pendidikan swasta tidak ada karena pokir DPRD nol,” ujarnya. (adv)
Editor : Yuan Edo Ramadhana