RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Penurunan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun ini menjadi kekhawatiran sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.
Hal itu disampaikan sejumlah kepala desa saat menghadiri kegiatan serap aspirasi atau reses anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Sukur Priyanto, yang digelar pada Rabu (4/2) di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas.
“Para kepala desa khawatir program pembangunan tahun ini akan terganggu,” ujar Sukur Priyanto.
Menurutnya, penurunan dana transfer ke daerah (TKD) memang berdampak pada berbagai program di daerah, termasuk pembangunan di desa. Meski demikian, pembangunan desa pada tahun ini tetap berjalan, namun jumlahnya jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, sejumlah pembangunan desa banyak dilaksanakan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Tahun ini, BKKD masih tetap ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu.
Sukur menjelaskan, berkurangnya dana dari pemerintah pusat disebabkan adanya pergeseran penggunaan anggaran. Dana yang sebelumnya dialokasikan sebagai transfer ke daerah untuk pembangunan, pada tahun ini digunakan untuk program makan bergizi gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain persoalan pembangunan, masyarakat juga banyak menyampaikan aspirasi terkait lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat kegiatan reses berlangsung interaktif dan cukup hangat.
“Berbagai masukan dari masyarakat akan kami kaji untuk diajukan sebagai program pada tahun depan,” jelasnya. (NURKOZIM)
Editor : M. Nurkhozim