RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Selain menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi sebanyak Rp 1,93 triliun dan gas bumi Rp 11 miliar. Kabupaten Bojonegoro juga menerima DBH pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas yang dialokasikan sebesar Rp 1 triliun tahun ini.
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dari alokasi DBH PBB migas tersebut, masih tersisa sekitar Rp 81,9 miliar yang belum tersalurkan di penghujung tahun ini.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno menyampaikan, DBH migas di Bojonegoro sudah tersalurkan 100 persen. Namun, untuk DBH PBB migas baru tersalur Rp 954,73 miliar. Dari total alokasi DBH PBB migas sebanyak Rp 1 triliun tahun ini.
‘’Sehingga, masih tersisa sekitar Rp 81,9 miliar yang belum tersalur,’’ terangnya. Dia menyampaikan, selama 2025, telah dilakukan penyaluran DBH PBB migas sebanyak tujuh kali di Bojonegoro.
Penyaluran pertama dilakukan pada 24 Februari 2025 sekitar Rp 81,9 miliar; kemudian Rp 122,8 miliar pada 30 April 2025; Rp 122,8 miliar pada 23 Juni 2025; Rp 217,3 miliar pada 15 Agustus 2025; Rp 163,8 miliar pada 29 Agustus 2025; Rp 163,8 miliar pada 31 Oktober 2025; dan sekitar Rp 81,9 miliar disalurkan pada Rabu (24/12) lalu.
Terkait sisa DBH PBB migas yang belum tersalurkan, Teguh mengaku, belum dapat memastikan apa sisa tersebut akan disalurkan di sisa hari pada tahun ini atau tidak.
‘’Belum tahu, akan ada (penyaluran) lagi atau tidak,’’ pungkasnya. (ewi/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana