BLORA, Radar Bojonegoro - Dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun ini sebanyak Rp 105,1 Miliar. Pencairan tahap pertama pada Januari. Jenjang PAUD, SD dan SMP berharap penuh pada dana transfer dari pusat tersebut. Sebab, belum ada kebijakan BOS Pendamping dari pemerintah daerah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nuril Huda mengungkapkan, sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar memperoleh BOSP. Untuk tahun ini nilainya Rp 105,1 miliar, tahap pertama dicairkan bulan ini. “Untuk waktu pastinya kapan, kami belum tahu. Yang jelas bulan ini kalau tidak ada kendala teknis,” ungkapnya.
Nuril memaparkan, dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu dibagi tiga tingkatan sekolah. Yakni jenjang PAUD sebesar Rp 16,7 miliar, SD sebesar Rp 56,6 miliar, dan SMP sebesar Rp 31,7 miliar.
“Pencairan semester pertama 50 persen, semester kedua 50 persen,” jelasnya.
Nuril berharap, bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk operasional dan menunjang pembelajaran. Selain itu, juga tidak ada pungli yang dilakukan kepada wali murid.
“Semoga tidak ada istilah pungli, karena sudah banyak bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Ketua MKKS SMP Abdul Rozaq menerangkan, dana tersebut diperoleh saat sekolah melakukan pengisian melalui aplikasi ARKAS. Setiap siswa diperkirakan memperoleh kisaran Rp 1 juta lebih. “Untuk sekolah sudah mengisi semua,informasinya dicairkan Januari,” katanya.
Rozaq mengungkapkan, BOSP masih menjadi dana satu-satunya untuk operasional sekolah bagi SMP di Blora.
Menurutnya, bisa saja pemkab memberlakukan kebijakan BOS Pendamping atau BOSDA. Tentu hal tersebut membutuhkan kebijakan dengan melihat anggaran yang dimiliki daerah.
“Kalau dulu 2015 pernah ada kebijakan Bosda, tergantung pada anggaran yang dimiliki daerah,” katanya. (luk/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana