BLORA, Radar Bojonegoro – Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Blora menjadi perhatian bagi masyarakat Blora. Khususnya, Dewan Pendidikan Blora. Sebab, angkanya mencapai ribuan anak.
Anggota Dewan Pendidikan Blora Singgih Hartono menyebut, angka tersebut menurutnya cukup besar. Sehingga, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.
Diketahui, dari data per April 2024 lalu dari Dashboard ATS pada Aplikasi Silat Kabupaten Blora terdapat 6.554 ATS. Menurutnya, banyaknya angka ATS karena kesalahan pemerintah. Sebab, sebagaimana ketentuan undang-undang, semua fakir miskin dan anak terlantar dibiayai negara.
Bahkan, anggaran pendidikan juga terbesar. ’’Penyebab tidak sekolah itu dicari dulu, terus didata, sekolah terdekat apa, kemudian didorong untuk sekolah, kalau perlu diberikan gratis kalau memang dia tidak mampu,” katanya.
Singgih menyebut, pemkab seharusnya sudah memiliki data secara tepat. Sehingga, tak perlu meminta para guru mencari data tersebut. ’’Kemarin dari dinas pendidikan (disdik) juga mengatakan bagi anak-anak tidak sekolah yang kurang mampu, akan diberi bantuan dari Baznas. Kita tunggu saja,” jelasnya.
Sekretaris Disdik Blora Nuril Huda menyampaikan, penanganan ATS perlu langkah-langkah konkret. Terlebih dari pemerintah bertekad untuk zero ATS. Ia berharap setelah verifikasi sistem.
’’Ada dua langkah akan ditempuh. Pertama, bila yang bersangkutan masih usia sekolah didorong kembali ke sekian formal. Kedua, bagi siswa yang tak lagi masuk usia sekolah diarahkan ke sekolah kejar paket. Ini menjadi momentum bagaimana satuan pendidikan non formal khususnya PKBM dan SKB punya peran besar,” tegas Nuril. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana