Oleh:
Mundzar Fahman
Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro
Saat ini, jagat media sosial banyak mengunggah kritik rakyat terhadap pejabat. Juga, kritik pejabat terhadap rakyat. Gaya kritik-kritik itu sangat variatif. Ada yang serius, ada yang lucu-lucu. Bisa untuk hiburan di tengah ketegangan perang AS-Israel vs Iran.
Jika ada pernyataan pejabat dianggap aneh, tidak sesuai dengan kenyataan, langsung disambar nitizen dengan kritikan. Banyak nitizen kreatif. Narasi kritiknya lucu. Action di videonya sangat kocak. Istilah gaulnya, si pejabat dirujak oleh nitizen.
Begitu pula jika ada komentar dari nitizen yang dianggap menyerang kebijakan pejabat. Si pejabat juga langsung bereaksi. Reaksinya biasanya sangat serius. Bahkan, kesannya intimidatif. Tapi, sering juga ada lucunya.
Contoh: Ketika ada kritik dari nitizen bahwa Indonesia kini gelap, si pejabat langsung mengomentarinya. Katanya, Indonesia terang. Yang ngritik mungkin matanya buram. Si pejabat juga mempersilahkan nitizen pindah ke negara lain jika merasa tidak nyaman di Indonesia. ‘’Kalau mau pindah ya silahkan pindah, pindah ke mana gitu.’’
Baca Juga: Opini: Harga Beras Naik, Salah Petani, Kebijakan, atau Pasar Global?
Ketika ada pejabat membanggakan program MBG (Makan Bergizi Gratis), banyak nitizen mengkritiknya. Begitu pula ketika si pejabat membanggakan pembangunan puluhan ribu KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) banyak nitizen justru mencemaskannya.
Di negara yang menganut faham demokrasi, adanya saling kritik antara pejabat dan rakyat adalah hal yang wajar. Bukan hal aneh. Apalagi, tabu. Setiap individu punya hak untuk berpendapat. Untuk mengoreksi. Karena, pejabat tidak selalu benar. Dan, rakyat juga tidak selalu salah. Begitu pun sebaliknya. Statemen pejabat bukanlah sabdo pandhito ratu. Dan, rakyat, tidak harus selalu sendhiko dawuh. Tidak hanya sami’na wa atho’na (kami mendengar, dan kami mematuhinya).
Adalah sangat indah jika selalu (sering) terjadi dialektika antara pejabat dan rakyat. Yang penting, masing-masing tidak boleh mengarah kepada pribadi. Kritiknya adalah terhadap subtansi kebijakan. Bukan merendahkan pribadi pembuat kebijakan. Juga, bukan merendahkan pribadi nitizen yang mengritiknya. Dilarang saling mem-bully.
Di negara hukum, jangan ada pikiran ingin mengkriminalisasi orang yang berbeda pendapat dengan penguasa. Biarkan perbedaan pendapat itu tumbuh secara wajar (sunnatullah) di masyarakat. Dan. Jika pejabat menyadari itu, mereka ini harusnya berusaha menjadi lebih bijak, lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Ataupun dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Begitu pula nitizen yang mengkritik agar makin bijak, dan tidak asal njeplak. Karena akan ada konsekuensi hukumnya.
Hari-hari ini medsos semakin gaduh. Ini setelah ada seorang yang dikenal sebagai jagoan mantan preman mengancam keselamatan diri Amien Rais. Sebelum ada ancaman itu, Amien Rais yang mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mantan ketua MPR-RI yang kini ketua umum Partai Umat, melontarkan kritik terhadap Presiden Prabowo.
Hercules yang pernah lama malang melintang di dunia ke-preman-an di negeri ini, terkesan sangat tidak suka terhadap isi kritikan Amien Rais itu. Hercules meneror dan mengancam Amien Rais.
Ancaman Hercules itu sontak memancing reaksi sejumlah pihak yang mendukung Amien Rais. Reaksi mereka tidak kalah kerasnya dibanding statemen Hercules. Tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah. Seorang tokoh pendekar Betawi juga menyatakan mendukung Amien. Video Amien Rais dan Hercules itu kini viral di dunia maya.
Di negara hukum, pernyataan Amien Rais seharusnya bisa dinilai dari sisi hukumnya. Apakah ada yang salah atau tidak. Jika memang ada yang salah, ya bisa diproses secara hukum. Jangan langsung ditanggapi dengan intimidatif, dengan ancaman kekerasan fisik dan mental.
Baca Juga: Opini: Adu Kuat Tender Pasar Kota Bojonegoro
Menurut saya, di era sekarang ini, pejabat perlu semakin berhati-hati jika hendak menyampaikan pernyataan kepada publik. Isi pernyataannya harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak hanya sesuai dengan laporan bawahan. Cara penyampaiannya juga tidak perlu meledak-ledak. Apalagi, meledak-meledak tapi akhirnya adem ayem, tidak ada kelanjutannya. Masuk angin.
Pernyataan yang tidak sesuai kenyataan itu bisa cepat dikritik nitizen. Sebab, nitizen menganggap sebagai kebohongan. Sekaligus sebagai pembodohan kepada rakyat. Nitizen tidak suka itu. Nitizen selama ini merasa sangat kenyang dibodohi. Mereka ini tidak mau hanya dikasih omon-omon doang.
Di era medsos seperti sekarang ini, pejabat harus mau berlapang dana untuk dikritik nitizen. Pejabat harus berusaha semakin jujur dan terbuka. Kritik dari nitizen jangan selalu diartikan sebagai tamparan yang menyakitkan dan memalukan. Kritik hendaknya diterima sebagai masukan. Sebagai vitamin untuk introspeksi diri. Bukan sebagai ancaman yang akan menjatuhkan wibawa pejabat.
Jika masukan itu dianggap salah, tidak masalah jika tidak diterima. Tetapi jika kritik itu baik dan benar, haruslah dihargai. Pejabat tidak boleh selalu memposisikan sebagai pihak yang selalu benar. Apalagi bersikap adigang adigung adiguna. Sapa sira sapa ingsung. Dan, sebaliknya, memandang rakyat sebagai wong cilik dan frustrasi... (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana