Oleh:
|M. NURKOZIM
Wartawan Radar Bojonegoro
Kita mengawali tahun dengan optimisme. Harapannya sederhana: lebih baik dari tahun lalu. Begitulah kebanyakan orang. Namun, masa depan tetap menjadi rahasia Tuhan.
Realitas tahun ini berkata lain. Konflik pecah: Iran berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel. Terjadi jauh di Timur Tengah. Ledakan bomnya memang tak terdengar di Indonesia. Namun, dampaknya terasa hingga ke dompet masyarakat.
Harga minyak dunia melonjak. Imbasnya, harga BBM ikut terkerek—setidaknya untuk non-subsidi. Efek berantai pun tak terhindarkan. Salah satunya, harga plastik yang ikut naik.
Plastik merupakan turunan minyak bumi. Ketika harga minyak naik, biaya produksinya ikut terdorong. Dampaknya langsung dirasakan pelaku UMKM. Plastik menjadi kebutuhan utama sebagai kemasan makanan.
Baca Juga: Usaha Es Teh, Masihkah Menjanjikan?
Kenaikan itu kini mulai terasa di tingkat bawah. Harga es teh pinggir jalan pun ikut merangkak naik. Sinyal kenaikan harga komoditas lain tinggal menunggu waktu.
Ketergantungan pelaku usaha terhadap plastik masih sangat tinggi. Saat harga naik, mereka tak punya banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual.
Di sisi lain, tekanan juga datang dari kebijakan fiskal. Pengurangan dana transfer pusat ke daerah ikut menahan laju ekonomi. Selama ini, belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, terutama melalui pengadaan barang dan jasa.
Ketika belanja itu dipangkas, dampaknya meluas. Sejumlah pelaku usaha mulai kehilangan order. Satu proyek pemerintah yang hilang bisa berdampak pada puluhan pelaku usaha.
Efisiensi anggaran membuat banyak program daerah tak lagi berjalan optimal. Semua serba dibatasi. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tahun ini jelas menghadapi tantangan berat.
Bojonegoro pun belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan transfer pusat. Sebagian besar APBD masih ditopang dana tersebut, terutama dana bagi hasil (DBH) migas. Porsinya signifikan, mengingat Lapangan Banyu Urip berada di wilayah Bojonegoro.
Namun, kendali pengelolaan migas tetap berada di pemerintah pusat, bekerja sama dengan ExxonMobil Cepu Limited. Pemerintah daerah hanya menerima DBH dengan skema yang sepenuhnya ditentukan pusat.
Ironisnya, ketika harga minyak dunia melonjak hingga menembus USD 100 per barel, penerimaan daerah tidak otomatis ikut meningkat. Bahkan, daerah justru dihadapkan pada kebijakan efisiensi.
Baca Juga: Bojonegoro di Tengah Badai Harga Minyak Global
Di tengah keterbatasan itu, masih ada celah harapan. Bojonegoro memiliki participating interest di Lapangan Banyu Urip yang dikelola BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Dari skema ini, daerah memperoleh imbal hasil langsung dari aktivitas migas.
Artinya, ketika harga minyak naik, potensi pendapatan dari sektor ini ikut meningkat. Berbeda dengan DBH yang sangat bergantung pada kondisi fiskal nasional.
Tahun ini memang dipenuhi kecemasan. Namun, harapan tetap ada. Kenaikan harga minyak memang membawa tekanan, tetapi juga membuka peluang.
Bojonegoro memiliki sumber daya itu. Jika dikelola optimal, kenaikan harga minyak semestinya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Pada akhirnya, itulah yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana