Oleh:
MUNDZAR FAHMAN
Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro
Jika tidak ada perubahan, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terpilih akan dilantik dalam minggu pertama Februari 2025. Atau, minggu kedua. Warga tentu sangat berharap, pasangan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mampu mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik, dan mampu menyelesaikan warisan masalah-masalah sebelumnya.
Warisan masalah itu antara lain berupa masih banyaknya warga miskin di daerah kaya migas ini. Selain banyak warga miskin, juga banyak balita yang mengalami stunting (kurang gizi dan pertumbuhan abnormal). Adanya dua masalah ini di Bojonegoro tentu sangat ironis. Sangat tidak pantas. Daerah banyak uang, tapi banyak warganya miskin. Selama lima tahun terakhir sisa APBD-nya tiap tahun Rp 2 triliun lebih tetapi banyak balitanya kurang gizi.
Yang lebih fantastis lagi, APBD Bojonegoro 2024 mencapai Rp 8,2 triliun. Sebelumnya Rp 7 triliun lebih. Silpanya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 3 triliun lebih. Angka APBD Rp 8,2 triliun dan Silpa Rp 3 triliun adalah fantastis. Luar biasa. Kenapa? Karena banyak kabupaten atau kota di negeri ini, termasuk di Jatim yang APBD-nya hanya Rp 3 triliunan.
Angka Silpa Bojonegoro yang tiap tahun di atas Rp 2 triliun, tentu itu menjadi masalah tersendiri. Menjadi tantangan bagi pemimpin Bojonegoro yang baru: Wahono-Nurul untuk diatasi. Untuk diselesaikan. Paling tidak, harus bisa ditekan serendah mungkin.
Tingginya Silpa tiap tahun mengindikasikan banyak hal. Terutama, hal-hal yang berkonotasi negatif. Misal, karena perencanaan program anggaran yang kurang baik. Misal, program kurang tepat, dan jadwal pelaksanaannya juga tidak akurat. Atau, program-programnya menyerempet bahaya, aturan hukumnya bersifat abu-abu. Terutama, jika penyusunan APBD itu bersamaan dengan tahun politik, dan kepala daerah incumbent bermaksud maju lagi.
Warga yang kritis sangat mungkin juga penasaran. Mereka bertanya-tanya (paling tidak bertanya dalam hati), uang Silpa yang tiap tahun triliunan itu untuk apa dan dikemanakan ya. Wajar, umpama ada warga membayangkan, jika uang Silpa triliunan itu disimpan/ditaruh di bank, bunganya dan cashback-nya berapa ya. Kalau bunga dari simpanan di bank, mungkin masuk ke kas pemerintah daerah. Tapi cashback-nya? Masuk ke mana?
Saya yakin banyak warga sudah paham. Bahwa uang dalam jumlah tertentu, jika ditaruh di bank dalam periode tertentu akan mendapat bunga dan cashback. Dapat dibayangkan, uang Rp 1 miliar ditaruh di bank akan mendapatkan bunga secara periodik, plus mendapatkan cashback Rp 10 juta, atau sebesar 1 persen. Uang Rp 1 triliun berarti cashback-nya bisa-bisa sampai Rp 10 miliar. Kalau Rp 3 triliun? Ngeri lah pokok e…
Bojonegoro sebelum ini, sebelum era Wahono-Nurul, APBD-nya jumbo, Silpanya juga gede. Tetapi, warga miskin dan warga stuntingnya termasuk tinggi. Warga miskin di Bojonegoro 2024 masih tinggi: 147.330 jiwa. Atau, 11,69 persen di antara 1,37 juta jiwa penduduk. Ranking tujuh se Jatim. Jumlah balita stunting 1.387 anak. (suarabanyuurip.com //26/12/2024). Ironisnya, Pemkab Bojonegoro pernah memberikan bantuan/hibah kepada daerah lain.
Harapan warga, untuk ke depan ini, hal-hal yang paradoksal (kontradiktif) itu tidak terjadi lagi. Daerah kaya raya tapi banyak warga miskin. Banyak duit tapi banyak balita stunting. Membantu/menolong daerah lain tetapi warga sendiri masih butuh uluran tangan yang lebih nyata.
Kolaborasi Wahono-Nurul diharapkan mampu membuat gebrakan bagaimana Bojonegoro yang terkaya kedua di Jatim setelah Surabaya ini mampu mengentas kemiskinan warganya secara siginifikan. Sebagai mantan Sekda, tentu Nurul sudah banyak pengalaman dalam mengalokasikan dana APBD untuk program-program andalan prioritas. Selama menjadi Sekda, Nurul tentu juga sangat paham dengan kondisi psikologis saat rapat dengan panitia anggaran DPRD. Ini bisa lebih memudahkan dalam penyusunan anggaran. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam proses penyusunan program dan anggaran dalam APBD hendaknya dihilangkan. Paling tidak ya dikurangilah. Kalau ada yang buruk jangan dilestarikan.
Lima tahun ke depan ini Bojonegoro dipimpin perpaduan antara aktivis nonparpol dan birokrat. Bupati Wahono berlatar belakang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Ademos (Asosiasi Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial). Selain itu, juga pendiri Yayasan Sosial Mannah dan Wakil Komisaris Utama PT Samator Indonesia Gas. Sedangkan Wabup Nurul berlatar belakang sebagai birokrat yang mencapai puncaknya sebagai sekretaris daerah (Sekda) Bojonegoro.
Sebelum ini, Bojonegoro selalu dipimpin orang politik (parpol). Mulai dari Santoso-Thalhah (PKB-Golkar), Suyoto-Setyo Hartono (PAN-purnawirawan TNI) dua periode, dan Anna Mu’awanah-Budi Irawanto (PKB-PDI-P).
Terpilihnya pasangan Wahono-Nurul dalam Pilkada 27 November 2024 juga menjadi sejarah baru dalam hal dukungan rakyat. Wahono-Nurul didukung hampir 90 persen warga Bojonegoro yang menggunakan hak pilihnya. Dalam periode-periode sebelum ini, dukungan untuk pasangan terpilih hanya sekitar 30-44 persen pengguna hak pilih. Pilkada 2007 pasangan Suyoto-Setyo Hartono didukung 38,45 persen. Periode kedua didukung 44,38 persen. Pilkada 2018 pasangan Anna-Wawan hanya didukung 30,7 persen.
Dukungan warga yang besar terhadap Wahono-Nurul diharapkan menjadi modal sosial sekaligus legitimasi yang kuat bagi langkah pasangan newcomer ini. Dengan dukungan warga yang besar, moga Wahono-Nurul bisa segera mewujudkan warganya makmur dan sejahtera, menjadikan Bojonegoro yang membanggakan. Semoga… (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana