RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM — Reshuffle Kabinet Merah Putih 2025 tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga melahirkan kementerian baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki Kementerian Haji dan Umrah, lembaga yang khusus menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Presiden Prabowo Subianto melantik KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, atau akrab disapa Gus Irfan, sebagai menteri perdana yang memimpin kementerian tersebut, Senin (8/9/2025) di Istana Negara.
Sebelum pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan kementerian ini adalah tindak lanjut dari hasil pembahasan di DPR RI.
“Sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji, maka pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sekaligus Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat,” ujar Prasetyo.
Kementerian Haji dan Umrah resmi berdiri setelah DPR RI mengesahkan Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025.
Regulasi baru ini sekaligus menghapus peran Badan Pelaksana Haji (BP Haji) dan menyerahkannya kepada kementerian khusus. Dengan demikian, tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah kini berada langsung di bawah koordinasi seorang menteri.
Profil Gus Irfan, Sosok Nahdliyin yang Dekat dengan Pesantren
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU).
Latar belakang keluarga ini membuatnya lekat dengan tradisi pesantren, terutama Pondok Pesantren Tebuireng, yang sejak 1989 ia jabat sebagai sekretaris umum. Saat ini, dirinya juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng.
Pendidikan hingga Gelar Doktor
Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jombang, Gus Irfan melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, meraih gelar sarjana pada 1985 dan magister pada 2002.
Terbaru, pada Februari 2025, ia menuntaskan studi doktoralnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang dengan fokus pada manajemen pendidikan Islam.
Pengalaman di Dunia Bisnis dan Ekonomi
Selain aktif di pesantren, Gus Irfan pernah menjabat Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade (1996–2016). Ia juga saat ini menduduki posisi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU) yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Pengalaman ini memperkuat rekam jejaknya dalam mengelola lembaga dengan orientasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Kiprah Politik
Gus Irfan juga aktif di politik sebagai kader Partai Gerindra. Ia sempat menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Pada Pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII dengan raihan 77.433 suara.
Namun, masa baktinya di Senayan singkat karena ia dilantik menjadi Kepala BP Haji pada Oktober 2024.
Dari BP Haji ke Kementerian
Pengalaman memimpin BP Haji membuat Gus Irfan semakin dikenal sebagai figur yang memahami seluk-beluk penyelenggaraan haji.
Posisi inilah yang kemudian mengantarkannya dipercaya Presiden Prabowo untuk memimpin kementerian baru. Pelantikannya menandai transisi penting dari badan khusus menjadi lembaga kementerian.
Harapan bagi Pelayanan Haji dan Umrah
Sebagai menteri pertama, Gus Irfan menghadapi tugas besar: memastikan reformasi penyelenggaraan haji berjalan lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah.
Dengan basis dukungan pesantren, pengalaman di organisasi keagamaan, dan rekam jejak di pemerintahan, publik menaruh harapan besar agar kementerian baru ini bisa menghadirkan inovasi dalam pelayanan ibadah haji dan umrah.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sekaligus pengangkatan Gus Irfan menjadi menteri perdana menjadi tonggak baru dalam sejarah tata kelola haji di Indonesia. Bagi jutaan calon jamaah setiap tahunnya, langkah ini diharapkan membuka era pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan. (kam/bgs)
Editor : Hakam Alghivari