Oleh:
Choirul Anam
Ketua PAC Ansor Balen
SORE ITU, langit Bojonegoro seperti menahan hujan yang enggan turun. Di warung kopi pojok alun-alun, aroma robusta bercampur asap rokok kretek membentuk kabut tipis.
Tiga lelaki duduk di kursi panjang: Kasan, pegawai honorer di kecamatan; Parmin, petani tembakau yang sawahnya kering; dan Surip, sopir angkot jalur Dander–Kapas yang makin jarang penumpangnya.
“Eh, dengar kabar, duit Pemkab ngendon di bank, katanya sampai tiga triliun,” kata Surip, membuka percakapan sambil meniup gelas kopinya yang sudah setengah dingin.
“Triliun?” Parmin hampir tersedak. “Waduh, Bojonegoro ini kaya banget to? Tapi kok jalan ke desaku tetap bolong, irigasi malah mampet. Mungkin uangnya nyangkut di pipa air,” katanya, separuh bercanda, separuh nyinyir.
Kasan tertawa kecil. “Katanya itu bukan uang nganggur, Min. Tapi cadangan strategis. Buat jaga-jaga kalau Dana Bagi Hasil migas nanti berkurang.”
“Hati-hati boleh, Kas,” potong Parmin, “tapi kalau terlalu hati-hati, ya malah gak gerak. Rakyat nunggu hasilnya kapan?”
Warung itu jadi seperti ruang diskusi ekonomi dadakan. Tanpa spanduk, tanpa seminar, tapi isinya tak kalah tajam dari rapat di kantor bupati. Mereka bertiga sering bercanda, kalau mereka jadi tim anggaran, pasti semua cepat cair — tentu saja cair dalam bentuk gorengan dan kopi.
Kasan sebenarnya tahu sedikit banyak soal itu. Di kantor kecamatan, ia sering membantu staf bagian perencanaan. Ia tahu betul, setiap akhir tahun, ada saja anggaran yang belum terserap: proyek yang belum selesai, laporan yang belum lengkap, lelang yang belum beres.
Kadang, ia mendengar bisik-bisik: “Daripada salah pakai, mending dikembalikan aja.”
Kalimat itu terdengar aman, tapi juga menyedihkan. Seolah lebih baik uang tidur daripada rakyat bergerak.
Suatu siang, Kasan memberanikan diri berbicara pada atasannya.
“Pak, kalau dana nganggur terus, kapan masyarakat merasakan manfaatnya?”
Sang Camat tersenyum lemah. “Kasan, kamu ini terlalu idealis. Uang negara itu ribet, nggak bisa asal disalurkan.”
“Lha kalau terlalu ribet, Pak, nanti rakyat keburu lapar duluan,” sahut Kasan, separuh nekat.
Sejak itu, Kasan mulai menulis di media sosial. Ia menulis tentang anggaran, transparansi, dan kesejahteraan dengan gaya ringan. Salah satu tulisannya viral:
“Silpa itu seperti beras di lumbung yang tidak dimasak. Banyak, tapi tak bikin kenyang.”
Postingan itu disukai ratusan orang, termasuk Parmin dan Surip. Tapi esoknya, Kasan dipanggil ke ruang atasan.
“Kamu ini, hati-hati nulis di Facebook. Bisa dianggap nyindir kebijakan.”
Kasan tersenyum. “Saya tidak nyindir, Pak. Saya cuma berharap uang rakyat bisa segera kerja.”
Sementara itu, Parmin punya masalah lain. Irigasi sawahnya rusak sejak kemarau lalu. Tiap kali musim tanam tiba, air baru mengalir setelah padi orang lain panen. Kepala dusun pernah datang membawa kabar, katanya perbaikan saluran sudah dianggarkan tahun ini. Tapi entah kenapa, belum juga dimulai.
“Katanya sih, dananya belum cair, Min,” kata Kadus waktu itu.
Parmin hanya bisa garuk kepala. “Lha, kalau begitu, sawahku ya kering terus, Pak. Duitnya nganggur, padiku gagal. Enak to?”
Di rumah, istrinya mengeluh harga pupuk naik. Anak bungsunya minta uang sekolah. Parmin merasa seperti hidup di negeri kaya, tapi dompetnya selalu kosong.
Kadang, malam-malam ia menatap berita di ponsel bekas: headline tentang “silpa triliunan” yang katanya disimpan untuk masa depan. Ia hanya menghela napas.
“Buat apa masa depan, kalau masa kini saja sudah susah?” gumamnya.
Suatu malam di warung kopi yang sama, Kasan datang membawa koran. Di halaman depan tertulis:
“Menkeu Purbaya Soroti Dana Rp3 Triliun Mengendap di Bojonegoro.”
“Lho, beneran diberitain to?” seru Parmin, matanya berbinar.
“Iya,” jawab Kasan. “Kata Menkeu, tugas pemerintah bukan menabung, tapi membangun.”
Surip ikut nimbrung. “Kalau aku sih sederhana, Mas. Duit segitu mending dibelikan bis sekolah buat anak-anak desa. Kasihan, banyak yang jalan kaki jauh.”
“Betul,” tambah Parmin. “Atau buat irigasi, pupuk, pelatihan tani. Asal jangan cuma jadi angka di laporan.”
Mereka terdiam. Angin sore mengibaskan spanduk bertuliskan ‘Bojonegoro Maju, Rakyat Sejahtera’.
Slogan itu tampak meyakinkan, tapi entah kenapa terasa seperti janji yang menunggu ditepati.
Beberapa minggu kemudian, ada kabar baru:
“Pemkab Bojonegoro Akan Gunakan Silpa untuk Program Produktif: Beasiswa, BPJS, dan BKKD.”
Kasan membaca itu di ponselnya sambil tersenyum. Ia langsung mengirim pesan ke grup WhatsApp warung kopi:
“Bro, kayaknya tulisan kita sampai juga ke meja rapat.”
Surip membalas:
“Mantap! Besok ngopi lagi. Kita bahas strategi anggaran jilid dua.”
Parmin menimpali cepat:
“Sekalian bahas proposal irigasi, siapa tahu ikut disetujui.”
Tiga sahabat itu tertawa lewat layar. Mereka bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi punya mimpi sederhana: uang rakyat dipakai untuk rakyat.
Tak lama kemudian, warung mereka kedatangan tamu tak biasa: seorang wartawan muda dari Surabaya. Namanya Rani. Ia mendengar cerita tentang tiga sahabat warung kopi yang suka bahas ekonomi dengan gaya lucu tapi tajam.
“Apa betul kalian sering ngomongin silpa?” tanya Rani sambil menyalakan perekam.
Surip nyengir. “Iya, Mbak. Tapi kami bahasnya sambil ngopi. Kalau di kantor kan serius, kalau di warung, santai tapi kena.”
Rani tertawa. “Kenapa kalian peduli?”
Parmin menjawab cepat, “Soalnya kami yang paling kena dampaknya. Uang itu kan dari rakyat juga.”
Kasan menambahkan, “Kami cuma ingin Bojonegoro bukan cuma terkenal karena minyak, tapi juga karena kesejahteraannya.”
Artikel Rani viral di media lokal. Judulnya:
“Ngopi, Silpa, dan Harapan: Kisah Warga Kecil di Tanah Migas.”
Orang-orang mulai berdiskusi di kolom komentar. Ada yang memuji, ada yang sinis. Tapi Kasan tahu, paling tidak, topik itu mulai hidup. Dari warung sederhana, gagasan kecil bisa menembus ruang besar.
Beberapa bulan berlalu. Parmin akhirnya melihat excavator datang ke desanya. Saluran irigasi mulai digali. Air kembali mengalir ke sawah. Ia menatap lumpur yang mulai basah dan berkata pelan, “Ternyata bisa juga uang itu bergerak.”
Sementara Surip senang karena jalur angkotnya kini dilalui siswa-siswa berseragam biru putih yang berangkat ke sekolah dengan bus baru milik pemkab.
“Wah, rezeki sopir ikut ngalir,” katanya sambil tertawa.
Kasan sendiri dipindah ke bagian humas kecamatan. Mungkin karena tulisan dan keberaniannya, mungkin juga karena nasib. Tapi ia tak keberatan. Ia justru punya ruang untuk membuat laporan kegiatan yang lebih transparan dan mudah dibaca warga.
Dalam salah satu rapat, ia berkata:
“Kalau laporan keuangan cuma berhenti di angka, rakyat nggak bisa merasakan nilainya. Tapi kalau setiap rupiah bisa diceritakan manfaatnya, barulah pembangunan itu hidup.”
Atasannya mengangguk, mungkin untuk pertama kalinya benar-benar mendengarkan.
Suatu malam, warung kopi itu kembali ramai. Parmin membawa kacang rebus, Surip bawa rokok lintingan, dan Kasan membawa kabar:
“Eh, tahu nggak, tahun depan silpa Bojonegoro turun drastis. Katanya karena belanja lebih cepat terealisasi.”
“Wah, berarti kita sukses dong!” seru Surip sambil tertawa.
“Jangan GR dulu,” timpal Parmin. “Kalau irigasi tahun depan masih lancar, baru boleh senang.”
Kasan mengangkat gelasnya. “Yang penting, uang rakyat sudah mulai bekerja. Tidak tidur lagi.”
Mereka bersulang dengan kopi panas, sambil menatap lampu-lampu alun-alun yang berpendar di bawah langit malam Bojonegoro.
Di luar sana, pembangunan mungkin belum sempurna, tapi bagi mereka, perubahan kecil sudah cukup untuk menyalakan harapan. Bahwa suara warung kopi pun bisa menggetarkan meja birokrasi. Bahwa uang yang diam akhirnya bisa bergerak.
Dan Bojonegoro — tanah migas yang dulu dikenal karena “uang nganggur” — perlahan berubah menjadi tanah yang mengalirkan manfaat.
Sebab kesejahteraan, seperti air dari irigasi, tak seharusnya berhenti di bendungan. Ia harus terus mengalir sampai ke sawah-sawah rakyat.
Lemahbang, 05 November 2025
Editor : Yuan Edo Ramadhana