RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kalangan buruh. Dampak yang paling terasa adalah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Kabupaten Bojonegoro, Anis Yuliati, mengatakan gejolak nilai tukar rupiah berimbas pada naiknya harga bahan pokok di pasaran. “Yang jelas berdampak, bahan pokok menjadi mahal,” ujarnya.
Meski demikian, Anis yang juga menjabat Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro memastikan kondisi ketenagakerjaan di Bojonegoro masih relatif aman. Hingga saat ini, belum ada laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu oleh pelemahan rupiah maupun perlambatan ekonomi.
“Saat ini tidak ada PHK,” tegasnya.
Menurut Anis, dampak pelemahan rupiah lebih banyak dirasakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebab, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari secara langsung menggerus daya beli mereka.
Baca Juga: DKPP Bojonegoro Proyeksikan Luas Tanam Tembakau 16.000 Hektare pada 2026
“Kalau rupiah melemah, yang merasakan bukan hanya buruh, tetapi seluruh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena harganya terus naik,” katanya.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, para buruh memilih melakukan penghematan dalam pengeluaran rumah tangga. Salah satunya dengan lebih selektif saat berbelanja dan mencari alternatif barang dengan harga yang lebih terjangkau.
“Oleh karena itu, kami bersama anggota buruh menyiasatinya dengan berhemat dan memilih barang yang lebih murah,” tuturnya.
Selain menyoroti dampak pelemahan rupiah, Anis juga menyampaikan harapan agar Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang dinilai berpotensi memengaruhi industri hasil tembakau tidak dilanjutkan. Menurutnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan para buruh di sektor tersebut.
“Kami berharap RPMK tidak dilanjutkan karena dapat mengancam mata pencaharian kami,” pungkasnya. (ewi/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana