BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro, memastikan anggaran bantuan politik (banpol) untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD setempat, tidak terdampak efisiensi.
Meski anggaran untuk sejumlah program pemkab yang bersumber dari APBD terdampak efisiensi. Alasannya, banpol tidak terdampak efisiensi karena sudah ada standardisasinya.
Kalangan aktivis mendesak temuan BPK tentang pengelolaan banpol harus menjadi catatan, karena selama ini pengelolaannya dinilai tidak transparan.
Baca Juga: Kader Partai NasDem Bojonegoro Gelar Unjuk Rasa, Tidak Terima Ketumnya Direndahkan
"Tidak (terdampak efisiensi, red), karena sudah ada standarnya sendiri," kata Kepala Bakesbangpol Bojonegoro Amir Syahid, kemarin (20/5).
Amir menjelaskan, anggaran banpol tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Mengacu pada perolehan suara pada Pemilu 2024. Setiap suara senilai Rp 10. 000. Sehingga, total anggaran dari APBD yang disetorkan parpol Rp 7,09 miliar.
Rinciannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 1,85 miliar; Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 835 juta; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 1,18 miliar; dan Partai Persatuan Pembangunan Rp 300,3 juta.
Baca Juga: Dana Banpol Sebesar Rp 7,9 Miliar Tak Terdampak Efisiensi
Kemudian, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp 393,9 juta; Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 476,9 juta; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 548,5 juta; Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 399,8 juta; Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp 286,8 juta; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp 818,4 juta; dan Partai Demokrat Rp 826,6 juta.
"Kurang lebih seperti itu, besok (hari ini) rencana verifikasi proses realiasi," beber mantan kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja (dinperinaker) itu.
Dia melanjutkan, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025 kemarin, bakesbangpol menyampaikan langsung ke masing-masing parpol politik (parpol). "Dan besok (hari ini, red) kami verifikasi. Gercep (gerak cepat, red)," tandasnya.
Amir menambahkan, jika lancar target pencairan akhir bulan susah tuntas. Sedangkan, untuk proses verifikasi, memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. "Tidak hafal indikatornya (tepat sasaran), intinya memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran," pungkas dia.
Sementara itu, Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan mengatakan, rerata kaderisasi parpol perlu ditingkatkan, karena berdasarkan diskusi internalnya, kaderisasi parpol bisa dibilang gagal. Salah satu indikatornya, bupati dan wakil bupati Bojonegoro bukan dari kader parpol.
‘’Karena banpol itu bersumber APBD, pengelolaannya harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,’’ katanya. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari