Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungharjo, Kecamatan Kapas David Pranoto mengatakan, informasinya akan ada SK susulan. Mengingat Tanjungharjo salah satu desa tidak termasuk SK Penerima BKKD bersumber dari P-APBD 2022.
“Kami diminta mengajukan proposal pengajuan lagi ke dinsos (dinas sosial) selaku leading sector melalui camat. Tapi, kapan terbitnya SK susulan tersebut, masih belum tahu,” ujar David.
Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro Kota Edi Sampurno mengatakan, masih menunggu anggaran BKKD itu cair. “Saat ini kami sudah bentuk timlak (tim pelaksana) lelang pengadaan mobil siaga dan proses berkonsultasi dengan tim lelang Pemkab Bojonegoro,” katanya.
Hal senada disampaikan Kades Wotan, Kecamatan Sumberrejo Anam Warsito menjelaskan, saat ini menunggu proses pencairan anggaran BKKD. “Timlak sudah ajukan proposal pencairannya,” ucapnya. Masing-masing desa penerima BKKD sudah buat perencanaan mobil siaga desa dalam RKP Desa 2022.
“Juga mengakomodasi BKKD mobil siaga desa melalui perdes maupun perkades P-APBDes 2022,” tambahnya.
Namun, pengadaannya kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan akhir tahun ini. Mekanismenya bisa pakai dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) dengan lelang pengadaan BKKD mobil siaga dimasukkan APBDes 2023.
Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengungkapkan, bahwa di dalam P-APBD 2022 telah disepakati 419 desa penerima BKKD mobil siaga desa dengan angaran senilai Rp 104,7 miliar.
“Jadi kemungkinan besar akan ada SK susulan. Alasan 26 desa belum mendapat BKKD mungkin saja ada persyaratan belum terpenuhi, tapi sebenarnya OPD terkait yang lebih paham teknisnya,” terangnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, terkait SK susulan bagi 26 desa belum terima BKKD, masih proses. Rencananya SK susulan itu diterbitkan minggu ini. “Iya (dalam minggu ini),” jawabnya. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto