Juga secara khusus Pemkab Bojonegoro selaku pengusul raperda gelar FGD dengan tim pansus. Usai dari Bali, hari ini (24/8) akan gelar public hearing di ruang paripurna DPRD Bojonegoro.
“Kami terus menjaring aspirasi dari berbagai kalangan guna mematangkan draf raperda dana abadi,” jelasnya.
Nantinya, diharapkan pembiayaan dana abadi sudah dipasang pada P-APBD 2022. Namun nominalnya tentu menyesuaikan anggaran tersedia. “Kalau semisal P-APBD 2022 sudah diketok dan dipasang pembiayaan dana abadi, tapi raperda dana abadinya belum diketok tidak masalah. Yang jadi masalah kalau raperda dana abadi belum sah, tapi anggarannya diserap,” bebernya.
Adapun di dalam penetapan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2023 telah dipasang Rp 500 miliar. Saat hearing hari ini, akan mengundang PGRI, asosiasi rektor kampus, perwakilan kepala sekolah. ‘’Perwakilan AKD (asosiasi kepala desa) serta perwakilan perades,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Wakil Ketua DPRD Mitro’atin menyepakati terkait raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan. Karena manfaatnya bersifat jangka panjang. “Pengelolaan dana abadi tentu manfaatnya sudah jelas, bagi anak-cucu kita kelak,” ujarnya. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto