RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Tersisa 1,8 persen warga belum terkaver universal health coverage (UHC). Persentase tersebut belum diketahui golongan masyarakat miskin ataupun kaya. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto soroti pentingnya kevalidan data dan sinkronisasi data masyarakat miskin yang terkaver jaminan kesehatan.
Edy Wuryanto menyoroti pentingnya sinkronisasi data masyarakat miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara Dinas Sosial Kabupaten Blora dan kementerian terkait. ’’Kepesertaan BPJS harus berbasis data valid. Kalau datanya tidak sinkron, banyak masyarakat miskin bisa tidak terdata dan kehilangan hak,” ujarnya.
Dengan semua warga terdaftar UHC, Edy berharap, Blora bisa kembali meraih status UHC, artinya seluruh warga memiliki akses pada layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Khususnya, bagi warga miskin. Masalah kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan.
’’Kalau rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, mereka bisa jatuh makin miskin karena harus bayar biaya berobat sendiri,” tegasnya. Ia juga mengusulkan, agar pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar untuk mendorong masyarakat mampu agar ikut dalam BPJS Kesehatan. ’’Kalau semuanya hanya mengandalkan PBI, itu tidak realistis. Harus ada gotong royong dari masyarakat yang mampu,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Edi Widayat menjelaskan, warga terdata dalam DTKS yang terkaver BPJS Kesehatan mengajukan di Dinas Sosial. Sementara, dinkes hanya berwenang untuk membayar iuran tiap bulan. ’’Untuk jumlah DTKS itu kewenangannya dinas sosial,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, persentase UHC Blora sebanyak 98,2 persen. Artinya, masih tersisa 1,8 persen warga Blora yang belum terkaver BPJS Kesehatan. Edi mengatakan, pihaknya tidak mempunyai data spesifik apakah sisa persentase tersebut masyarakat miskin, ataupun kaya. ’’Kami tidak bisa berspekulasi untuk itu (1,8 persen masyarakat yang belum terdaftar UHC),” katanya. (luk/bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko