BLORA, Radar Bojonegoro - Beberapa kasus peretasan website milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tahun lalu menunjukkan lemahnya sistem keamanan digital. Kurangnya petugas yang ahli dan dukungan anggaran menjadi penyebab. Komisi A DPRD Blora meminta agar pemkab meningkatkan sistem keamanan digital lebih diperketat.
Kepala Bidang (Kabid) Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora Sri Widayaningsih mengungkapkan, kasus peretasan website BPPKAD mengharuskan pemkab menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bila website terserang.
Saat ini, masih dalam proses analisis untuk mengetahui penyebab mudahnya peretasan. ’’Kami menindaklanjuti dengan mengundang tim BSSN melakukan audit forensik,” ungkapnya. Upaya tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari bila SDM yang dimiliki kurang mumpuni.
Namun, pihaknya masih tetap berusaha untuk selalu meng-upgrade dengan pelatihan. ’’Meski begitu, tidak semampu orang BSSN,” tegasnya. Ia mengaku, anggaran keamanan website dianggarkan sekitar Rp 50 juta. Jumlah tersebut dirasa belum cukup untuk menjaga keamanan.
Hanya untuk operasional tim siber dan penyediaan kemanan seperti secure socket layer (SSL) atau keamanan internet berbasis enkripsi dan uji pen test. ’’Sementara ini, keamanan kami SSL, firewall, dan memonitoring setiap web itu. Sehingga, kalau ada serangan segera dihapus, ditindaklanjuti,” terang dia
Menurutnya, penambahan anggaran untuk keamanan digital diperlukan. Sehingga, website yang dikelola tidak mudah diserang hacker atau model peretasan lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Blora Sakijan mengatakan, pihaknya ingin agar keamanan digital ditingkatkan. Hal itu penting dilakukan untuk mengamankan data. Agar tidak mudah dicuri dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak diinginkan.
’’Kami sarankan agar pemkab dalam hal ini dinkominfo untuk meningkatkan keamanan lebih baik lagi,” kata politikus Partai Nasdem tersebut. Sakijan mengatakan, meski tahun ini terdapat kebijakan efisiensi, pihaknya bakal mengusahakan agar keamanan digital, website pemkab mendapat tambahan anggaran pada APBD perubahan mendatang. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana