RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berkomitmen menjaga akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban kinerja selama setahun.
Fraksi dengan lima kursi dewan ini menyampaikan hasil pengawalan delapan sektor. ‘’Laporan kepada rakyat merupakan perwujudan dari amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tutur Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono.
Delapan sektor meliputi pendidikan, penurunan tingkat kemiskinan, hukum dan pemerintahan, pemberdayaan buruh dan tani, infrastruktur dan pembangunan, kesehatan dan penanganan stunting, lingkungan hidup dan penanganan bencana, serta sapa warga dan kepemudaan.
‘’Ini sebagai ikhtiar menghadirkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro,” imbuh Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro itu.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan menjelaskan, pada sektor pendidikan, PDI-P berkomitmen terus menyosialisasikan pendidikan adalah hak dasar dan harus dijamin tanpa biaya, baik sekolah negeri maupun swasta. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025.
‘’Kami berhasil merealisasikan program aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses berupa 18 titik pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru selama 2025 agar lebih nyaman saat belajar. Dan, berkolaborasi dengan DPR RI Dapil IX Jatim, Bapak Abidin Fikri dengan memberi aspirasi program Indonesia Pintar sebanyak 10.253 siswa penerima manfaat,” ujarnya.
Sektor kedua penurunan tingkat kemiskinan, lanjut Donny, Fraksi PDI-P terus mendorong program gerakan beternak ayam petelur mandiri (gayatri), domba kesejahteraan, dan kolam lele keluarga (kolega) dari pemerintah kabupaten (pemkab). Juga, mengawal intens perkembangan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP).
‘’Di bidang hukum dan pemerintahan, Fraksi PDI-P berhasil memperjuangkan perpanjangan SK PPPK angkatan I untuk dikontrak lima tahun ke depan. Ini bukti kami tidak hanya hadir di ruang-ruang legislasi, tapi juga memperjuangkan kepentingan aparatur dan masyarakat secara luas,” tandasnya.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini melanjutkan, pemberdayaan di sektor pertanian juga dilakukan. Mengawal harga jual gabah petani sesuai harga pemberlian pemerintah (HPP).
Serta, memberikan bantuan sosial (bansos) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau. Berhasil merealisasikan program jalan usaha tani (JUT) di 15 titik melalui reses selama 2025.
‘’Sektor infrastruktur dan pembangunan, kami mengawal dari perencanaan hingga pembangunan. Berhasil mewujudkan program pembangunan drainase, TPT, bronjong sungai, hingga perbaikan jalan poros dan jalan warga,” ujarnya.
Donny melanjutkan, di sektor kesehatan, pihaknya turut menginisiasi peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Juga, penanganan stunting melalui Komisi C memberi bantuan senilai Rp 2,4 juta. Dan, bantuan PMT balita stunting Rp 2,9 juta serta balita kurang gizi Rp 1,1 juta per penerima.
‘’Kami juga menyampaikan duka mendalam untuk korban kebakaran maupun banjir. Fraksi PDI-P berjanji akan terus hadir, mendengar, tertawa, dan menangis, dan setia bersama rakyat,” tegasnya.
Sekretaris DPC PDI-P Bojonegoro itu menambahkan, pihaknya juga mengawal kegiatan organisasi, kepemudaan, dan program Sapa Warga. Menurutnya, fraksi berlambang banteng hitam bermoncong putih itu membuka ruang dialog yang inklusif dan partisipatif.
‘’Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta usulan terkait berbagai persoalan. Mulai pelayanan publi, infrastruktur, sosial, hingga ekonomi. Aspirasi ini akan ditinfaklanjuti dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD dan sesuai kewenangan fraksi,” jelas Donny. (*/yna)
Editor : Yuan Edo Ramadhana