Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Diminta Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Setelah Raih WTP ke 12

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
JALIN KOORDINASI: Bupati Arief beserta jajaran masih mengkaji terkait penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Blora. (ISTIMEWA/RADAR BOJONEGORO)
JALIN KOORDINASI: Bupati Arief beserta jajaran masih mengkaji terkait penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Blora. (ISTIMEWA/RADAR BOJONEGORO)

Advertisement


RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut sejak 2015.

Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Candra, menilai keberhasilan itu mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi refleksi kekompakan dan sinergi seluruh pihak. Semoga capaian ini menjadi energi baru untuk mewujudkan Blora yang maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Advertisement

Menurut Lanova, mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

"Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus efektivitas penggunaan anggaran daerah," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan opini WTP harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang berlandaskan regulasi, transparansi, dan efisiensi anggaran.

"Terutama dalam menjalankan program pembangunan yang berlandaskan regulasi, transparansi, serta efisiensi anggaran," katanya.

Arief menegaskan, Pemkab Blora berkomitmen menjaga kualitas laporan keuangan sekaligus memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara akuntabel, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami bertekad menjaga kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan program agar akuntabel, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya. (hul/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Tertinggi di Kecamatan Bojonegoro Kota

Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Tertinggi di Kecamatan Bojonegoro Kota

Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan ini tak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencari bantuan dan melapor.

81 Desa di Bojonegoro Kriris Air Bersih Belum Tersentuh Sumur Bor

81 Desa di Bojonegoro Kriris Air Bersih Belum Tersentuh Sumur Bor

Krisis air bersih tahun ini lebih parah, kemarau berkepanjangan hingga menyebabkan ratusan warga desa kesulitan air. Bahkan, sebanyak 81 desa belum mendapat intervensi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti sumur bor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer