RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM– Kritik terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Sekretaris KPI Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah, mengatakan pada awalnya ia mendukung program MBG karena dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
Baca Juga: Radar History: Bensin Langka di Tiga Kabupaten, Terjadi di Juni 2005 Lalu
"Awalnya saya setuju dengan program ini. Masih banyak anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan karena orang tuanya sudah bekerja sejak pagi. Dalam kondisi seperti itu, MBG bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka," ujarnya, kemarin (21/6).
Namun, menurut Hima, berbagai persoalan mulai bermunculan seiring berjalannya program. Ia menyoroti munculnya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pihak sehingga memunculkan dampak berantai bagi masyarakat.
"Efek dominonya yang paling terasa adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi harga-harga terus meningkat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil," katanya.
Selain itu, Hima menilai pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program MBG mulai bergeser dari tujuan awal yang diklaim akan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sejumlah penyedia justru berasal dari kalangan politisi atau pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
"Awalnya MBG digadang-gadang akan melibatkan UMKM dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak seperti yang dijanjikan. Menurut saya, itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan awal program," ungkapnya.
Ia juga menilai sebagian pengelola dapur kurang menunjukkan respons yang baik terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi persepsi publik terhadap program MBG.
Hima turut menyoroti polemik pelaksanaan program saat masa libur sekolah. Menurutnya, perbedaan kebijakan di sejumlah daerah menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola program.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
