RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kekosongan sekitar 180 kursi kepala sekolah yang diisi pelaksana tugas (plt) mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Bojonegoro.
Kekosongan yang terjadi berbulan-bulan menunjukkan kaderisasi tak berjalan dengan baik. Juga perlu pengisian secara berkala agar kekosongan kursi kepala SD maupun SMP tidak menumpuk hingga ratusan.
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan mengatakan, kekosongan kursi kepala sekolah di jenjang SD hingga SMP sudah pernah disoroti. Proses untuk pengisian kursi kepala sekolah tak bisa menunggu banyak terjadi baru diisi. Sebaliknya ketika terjadi kekosongan langsung diisi.
‘’Mekanisme pengisian langsung dilakukan ketika ada yang kosong,” ungkapnya.
Affan menjelaskan, sistem pengisian harus dilakukan secara berkala. Tak bisa menunggu kosong bertahun-tahun dan menumpuk banyak baru diisi serentak. Mulai kosong karena rotasi atau purna tugas.
‘’Sebenarnya tidak boleh terlalu lama kosong,” jelasnya.
Menurut Affan, ketika tidak ada kepala sekolah definitif akan mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan. Ada banyak hal tidak bisa dilakukan plt kepala sekolah. Artinya ada keterbatasan kewenangan plt.
‘’Setiap tahun kepala sekolah pensiun pasti ada, juga ketika terjadi rotasi harus segera diisi kekosongannya,” terangnya.
Affan mengaku kekosongan kepala sekolah yang begitu banyak juga berkaitan dengan kaderisasi. Pengisian kepala sekolah adalah kaderisasi berjenjang. Ketika banyak kursi kepala sekolah kosong dan hanya diisi plt mengindikasikan kaderisasi tidak berjalan maksimal.
‘’Harusnya sudah memprediksi dalam sekian bulan berapa yang pensiun. Sehingga perlu disiapkan calon kepala sekolah untuk mengisi kekosongan,” ungkapnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro segera melakukan pengisian kekosongan kursi kepala sekolah. Terlebih proses pengisian memang panjang.
‘’Kami minta disdik segera mengisi kekosongan kasek,” ujarnya. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana