Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UNISDA
Dunia memang tampak begitu rapi, simetris, dan menggemaskan jika dipandang dari ketinggian 2.000 kaki. Program "Gentengisasi" yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah puncak dari apa yang bisa kita sebut sebagai "Estetika Helikopter"—sebuah cara pandang negara yang meyakini bahwa kemajuan bangsa bisa diukur secara linear dari keseragaman warna tanah liat yang tertangkap kamera drone. Melalui instruksi nasional yang begitu gagah, pemerintah berambisi menumpas "noda" atap seng dalam waktu tiga tahun. Di mata penguasa yang terbiasa membelah awan, atap seng bukan sekadar bahan bangunan murah, melainkan polusi visual yang harus segera diseragamkan demi sebuah lukisan kemajuan semu yang bisa dipamerkan dalam rapat kabinet.
Logika birokrasi kita memang sedang mengidap obsesi akut terhadap apa yang terlihat. Dalam kacamata Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Statistik Kesejahteraan Rakyat, jenis atap merupakan salah satu variabel kunci indikator kemiskinan dan ketidaklayakan hunian. Jika atapmu sudah berganti genteng, secara statistik engkau dianggap telah "naik kelas" menjadi warga yang lebih sejahtera. Di sini letak komedi birokrasinya: peduli amat jika di bawah genteng itu perutmu masih melilit atau dompetmu kempis, yang penting wajah rumahmu sudah sesuai standar "estetika nasional". Gentengisasi adalah proyek "prestasi make-up" paling kolosal abad ini; sebuah upaya menyulap tabel Excel agar persentase rumah layak huni meningkat drastis secara visual, meski secara substansial kita hanya sedang mengganti "topi" di atas kepala rakyat yang sedang kegerahan.
Bagi birokrasi yang memuja keteraturan, pohon sering kali diposisikan sebagai musuh utama dari kerapian visual. Dalam orkestrasi pembangunan saat ini, vegetasi sering kali dikriminalisasi sebagai "sampah visual" atau parasit estetika yang menutupi kemegahan fasad beton dan barisan genteng yang baru saja diganti. Kita sedang menyaksikan ironi yang ganjil: atas nama estetika "bersih, rapi, dan modern", pohon-pohon peneduh di halaman rumah dibabat agar barisan genteng bisa difoto dengan lensa wide-angle tanpa gangguan ranting. Kita sedang melakukan pembersihan ekologis demi memuaskan narsisme administratif, seolah-olah suplai oksigen dan kesejukan bisa digantikan dengan pemandangan genteng merah yang berjejer disiplin seperti pasukan parade di Monas.
Namun, keindahan dari kursi helikopter ini memiliki harga yang harus dibayar sangat mahal oleh mereka yang kakinya menapak bumi. Di wilayah seperti Bojonegoro, yang menurut data BMKG sering kali mencatatkan suhu ekstrem hingga mencapai 39,4 derajat Celcius, menghilangkan satu pohon peneduh demi mengejar estetika visual adalah sebuah "kejahatan termal". Bagi warga di Babat atau sepanjang jalur Pantura yang berdebu, keindahan bukanlah warna atap yang seragam, melainkan rimbunnya kanopi hijau yang menyediakan ruang termal manusiawi. Sayangnya, dalam kacamata negara yang miopis, kesejukan tidak bisa difoto dan dikirim sebagai lampiran laporan ke Jakarta, sedangkan genteng merah yang mengkilap sangat Instagrammable bagi akun media sosial kementerian.
Secara ilmiah, kebijakan ini adalah undangan terbuka bagi bencana iklim mikro. Data dari U.S. Department of Agriculture mengingatkan kita dengan sangat serius bahwa satu pohon rindang memiliki efek pendinginan yang setara dengan 10 unit AC standar yang menyala selama 20 jam sehari. Dengan mengganti vegetasi alami menjadi hamparan material keras demi estetika gentengisasi, kita secara sadar sedang menciptakan Urban Heat Island (UHI) yang brutal di tingkat tapak. Kita dengan sadar menukar sistem pendingin alami gratisan dengan hamparan tanah liat yang memantulkan radiasi infra merah ke dalam ruangan. Walhasil, sementara Sang Pemimpin menikmati panorama "rapi" dari ketinggian yang sejuk, rakyat di bawah sedang berjuang melawan sengatan panas di dalam rumah yang kini terasa seperti oven raksasa beratap genteng.
Baca Juga: Opini: Potensi Besar Belum Optimal Sumbang PAD
Secara teknokratis, gentengisasi adalah manifestasi dari "indikator proksi yang malas". Meminjam kritik tajam James C. Scott dalam bukunya Seeing Like a State (1998), negara selalu menyukai segala sesuatu yang mudah dibaca, dikategorikan, dan dihitung (state legibility). Genteng adalah komoditas politik yang sempurna untuk ini: ia mudah dihitung volumenya dalam kontrak pengadaan, jelas alokasi anggarannya, dan instan dampak visualnya dalam baliho keberhasilan. Namun, kebijakan ini mengidap kebutaan terhadap Environmental Externalities atau eksternalitas lingkungan yang harganya jauh lebih mahal daripada sekeping tanah liat. Kita terlalu sibuk memperbaiki "kemasan" luar manusia Indonesia, namun abai bahwa ekosistem penunjang hidup di sekitar mereka sedang merosot menuju titik didih yang mematikan.
Fenomena "pavingisasi" dan "gentengisasi" ini seolah ingin menegaskan bahwa alam adalah gangguan bagi kemajuan. Di banyak daerah, taman-taman yang dulunya hijau kini disulap menjadi hamparan paving blok hanya agar terlihat "bersih". Kebijakan ini mengabaikan fakta bahwa tanah membutuhkan napas dan air butuh tempat meresap. Ketika estetika dipaksakan tanpa pertimbangan ekologis, kita sebenarnya sedang membangun penjara arsitektur yang gersang bagi generasi mendatang. Kita sedang menciptakan warisan di mana anak cucu kita mungkin akan memiliki rumah dengan atap yang seragam dan rapi, namun mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk listrik AC karena lingkungan sekitarnya sudah menjadi gurun beton yang tidak lagi mampu memberikan kesejukan alami.
Sebagai kesimpulan, mengukur kesejahteraan rakyat hanya dari material dan warna atap adalah puncak dari sesat pikir kebijakan publik kontemporer. Pembangunan yang hanya memuja kemegahan visual dari angkasa namun menciptakan neraka termal di darat adalah pembangunan yang kehilangan rasa kemanusiaan dan kepekaan ekologis. Jika pemerintah terus memaksakan estetika seragam ini sambil terus membabat ruang hijau demi "kerapian" foto drone, maka "kemajuan" yang kita rayakan setiap tahun sebenarnya hanyalah sebuah fatamorgana di atas bumi yang semakin membara. Rakyat tidak butuh rumah yang sekadar terlihat cantik dari jendela helikopter; mereka butuh hunian yang manusiawi, sejuk, dan tidak mencekik nafas mereka setiap kali matahari mencapai puncaknya di langit khatulistiwa. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana