TOPENG biasanya dipakai pemain sandiwara. Atau, pemain badut.
Pemakaian topeng dimaksudkan agar pemakainya lebih menarik perhatian orang yang melihatnya. Atau, pemakai topeng bermaksud menyembunyikan wajah aslinya. Takut diketahui belangnya.
Untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilu, banyak politisi suka memakai topeng. Tentu, topeng politisi berbeda dengan topeng pemain sirkus, ataupun pemain sandiwara. Topeng politisi lebih mahal, bisa berupa pencitraan dalam penampilan. Atau, bisa berupa permainan kata-kata manis, yang hebat-hebat, tetapi berbeda dari yang sebenarnya.
Politisi yang biasanya tidak peduli pada wong cilik, tiba-tiba gelem blusukan ke desa-desa, menyapa wong cilik, memberikan bantuan kepada mereka. Politisi yang seumur-umur tidak suka pakai tutup kepala, tiba-tiba tampil dengan tutup kepala. Nganggo tutup kepala anyar gresss. Itulah pencitraan. Itulah topeng politisi.
Kini, kian banyak politisi suka menggunakan topeng. Terutama, setelah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendeklarasikan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bacapres-bacawapres untuk Pemilu 2024.
Menanggapi deklarasi Anies-Muhaimin, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat menyatakan sangat kecewa. Dalam videonya, dia terlihat sangat marah. Geram. Dia merasa dikhianati karena Anies menggandeng Muhaimin sebagai bacawapres tanpa komunikasi sebelumnya. SBY merasa ditelikung oleh Partai Nasdem dan Anies.
Pertanyaannya, betulkah kemarahan SBY itu karena Anies tidak berkomunikasi sebelum menggandeng Muhaimin? Saya khawatir, alasan marahnya SBY karena ditelikung Anies, itu hanya topeng. Bisa jadi, aslinya, dia marah karena putra kesayangannya: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipilih sebagai bacawapres.
Jika SBY berkenan membaca isi Piagam Kerjasama Tiga Partai anggota KPP, mungkin SBY tidak perlu semarah itu. Tidak perlu sekecewa itu walau Anies menetapkan Muhaimin tanpa komunikasi sebelumnya. Kecewa sih boleh. Tetapi tidak perlu sedalam itu kecewanya. Mengapa?
Dalam piagam kerjasama yang ditandatangani tiga pimpinan partai anggota KPP, ditegaskan, KPP memberikan mandat penuh kepada capres (Anies) untuk memilih cawapres, dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu. KPP juga memberikan keleluasaan kepada capres untuk membangun kerjasama dengan partai-partai yang memiliki kursi di parlemen untuk memperluas basis dukungan politik.
Piagam kerjasama itu dibuat pada tanggal 14 Februari 2023, ditandatangani oleh tiga petinggi partai anggota KPP. Yaitu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Achmad Syaikhu.
Topeng politik kayaknya juga dapat ditemukan dalam drama pemanggilan Muhaimin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pascadeklarasi Anies-Muhaimin. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan secara tegas tidak ada politisisasi dalam pemanggilan Muhaimin sebagai saksi dalam kasus korupsi di kementerian tenaga kerja. Pemanggilan itu semata-mata dalam proses penegakan hukum. Menurut Firli, KPK bekerja secara profesional dalam pemberantasan korupsi, dengan memedomani asa-asas hukum yang ada.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai, pemanggilan Muhaimin beberapa hari setelah deklarasi sebagai bacawapres sangat kental bermuatan politik. Karena, kasus itu (dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) terjadi tahun 2012. Sudah lama diusut KPK. Tetapi mengapa baru dilakukan sekarang. (cnnindonesia//7 september 2023). Jujurkah Firli Bahuri? Jangan-jangan, apa yang dikatakan Firli itu hanya topeng untuk menutupi apa yang sesungguhnya terjadi.
Petinggi partai-partai politik yang selama ini sibuk membangun koalisi, juga layak diduga sedang pamer topeng. Mereka menyatakan, apa yang mereka lakukan itu demi negara dan demi rakyat. Betulkah seperti itu? Jangan-jangan apa yang mereka lakukan itu hanya demi mendapatkan jabatan pribadi, demi kekuasaan. Soal rakyat, itu urusan nomor kesekian.
Beberapa tokoh yang sibuk mencari peluang untuk bisa dicapreskan/dicawapreskan, juga patut diduga mereka sedang menggunakan topeng sandiwara. Muhaimin yang sudah sekian lama berkoalisi dengan Partai Gerindra (Prabowo Soebianto), tiba-tiba merapat ke KPP hingga membuat Partai Demokrat hengkang dari KPP. Tentu, tidak bisa disalahkan jika banyak warga menilai Muhaimin sebagai pencari kekuasaan untuk pribadi. Bukan untuk kepentingan rakyat.
Rakyat sangat berharap, para penggede di negeri ini, dan para pemain politik, hendaknya mengedepankan kejujuran. Kejujuran dalam bertutur kata, kejujuran dalam bertindak. Jangan punya keyakinan bahwa berpolitik itu memang harus kotor, harus menghalalkan segala cara. Termasuk, dengan topeng-topengan, dengan kepura-puraan. Yakinlah, berpolitik akan lebih bermartabat jika dilakukan dengan sesuai etika, dan mengedepankan kejujuran. Tidak menggunakan topeng kepalsuan.
Pemain politik sibuk mencari jabatan dengan membangun koalisi, itu boleh saja. Dalam koalisi biasanya ditentukan pembagian kekuasaan (dum-duman jabatan). Dalam politik ada istilah who gets what, how, and when (siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan mendapatkannya). Partai PAN dan Partai Golkar akan mendapatkan apa jika merapat ke Prabowo Soebianto. Partai Demokrat akan mendapatkan apa jika jadi bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu sah-sah saja. Tetapi haruslah dengan cara-cara yang beretika. Jangan saling jegal. Apalagi saling fitnah.
Harapan yang sama juga perlu ditujukan kepada para calon anggota legislatif (caleg). Di daerah (DPRD) maupun di pusat (DPR-RI). Jika niat mereka umumnya hanya demi jabatan dan fasilitas, sangat mungkin akan memperburuk kondisi negeri ini. Mereka akan bekerja asal-asalan selama menjabat. Bagi mereka, yang penting, sudah mendapatkan berbagai fasilitas yang mereka incar. Naudzubillahi...(*)
*MUNDZAR FAHMAN
Dosen Univesitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.