Opini: Ke Mana Muara Uang Pajak Kita?

Oleh : Suwandi

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni: Fungsi Otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan; Fungsi Pengawasan, yaitu anggaran negara sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Fungsi Perencanaan, yaitu anggaran negara sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; Fungsi Alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; dan Fungsi Stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Setiap tahun sebelum berlakunya APBN tahun berjalan, Undang-undang APBN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Didahului oleh penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN oleh pemerintah kepada DPR yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR, DPR kemudian menetapkan Rancangan UU APBN menjadi UU APBN. APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan bangunan nasional.

Baca Juga: Opini: Nobar dan Perekat Solidaritas Sosial

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025 yang baru saja kita laksanakan, secara postural sisi pendapatan negara yang berjumlah sebesar Rp 2.756,3 T terdiri dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1.917,6 T; penerimaan sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,3 T; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 534,1 T dan sebesar Rp 4,3 T dari hibah.

Tanpa menafikkan sumber pendapatan negara lainnya, dari deskripsi di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sektor pajak merupakan sektor dominan dalam kontribusinya bagi sumber pendapatan negara, yakni sebesar 69% dari jumlah keseluruhan pendapatan negara. Sebuah keniscayaan bahwa pajak merupakan tulang punggung perekonomian bangsa dan negara. Angka 69 % sebagaimana yang penulis kemukakan di atas merupakan sebuah bilangan matematika yang menandakan bahwa lebih dan ⅔ bagian dari nafas negara ini berasal dari pembayaran pajak yang dibayar oleh masyarakat. Inilah sesuatu yang sangat vital yang menentukan kelangsungan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat ini dan saat nanti.

Pajak merupakan cermin dan etos sosial, moralitas kolektif, dan ambisi bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera. Pajak, pada dasanya adalah wujud tanggung jawab sosial. Pajak adalah kewajiban seluruh warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara yang telah memberikan struktur, keamanan, dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan membayar pajak, masyarakat sebenarnya telah berpartisipasi dalam proyek kolektif yang lebih besar, yaitu pembangunan negara yang adil dan makmur. Dalam pandangan ini, pajak adalah ekspresi konkret dari solidaritas sosial di mana mereka yang lebih mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk kepentingan bersama.

Baca Juga: Opini : Kado Hari Anak

Jean-Jacques Rousseau, seorang filosof terkenal pada abad ke-18 menyatakan bahwa pajak adalah ekspresi dari kontrak sosial. Dalam The Social Contract, ia mengemukakan bahwa pajak adalah wujud tanggung jawab sosial, di mana individu memberikan sebagian dari hasil kerjanya untuk kepentingan bersama. Rousseau memandang pajak sebagai sarana untuk memelihara keadilan sosial dalam masyarakat.

Muara dari pembayaran pajak di atas tentunya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut dapat berupa belanja prioritas (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan dukungan reformasi struktural), pemberian subsidi, kompensasi, perlindungan sosial dan hal-hal lain yang mana ujung dari segalanya adalah kemaslahatan seluruh warga negara.