
Oleh: Agus Ari Afandi
SETIAP tanggal 23 Juli diperingati sebagai hari anak nasional. Tahun serasa spesial bagi anak di Bojonegoro karena mendaatkan kado special. Kado itu berupa pembahasan raperda tentang kabupaten layak anak dan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan.
Pembahasan yang dilakukan oleh para stakeholder juga melibatkan dari sisi hak asasi manusia sehingga memberikan wawasan yang lebih manusiawi.
Komitmen menjadi kabupaten layak anak adalah upaya yang harus diapresiasi sebagai wujud memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan haknya.
Pemerintah daerah akan mempunyai sstem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakaat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegitan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
Mencermati komitmen dari kabuaten layak anak maka perlindungan pada anak akan lebih terjamin. Artinya kegiatan untuk mengoptimalkan hak-hak anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Salah satu hak anak adalah pemenuhan pendidikan. Diharapkan minimal anak menempuh jenjang Pendidikan menengah atau setingkat SMA. Aspek Pendidikan ini berkorelasi dengan pengajuan dispensasi kawin.
Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa jumlah pengajuan dispensasi kawin tahun 2024 adalah 190 dengan Pendidikan setingkat SMP dan 61 dengan Pendidikan setingkat SD. Sedangkan tahun 2025 berjumlah 93 untuk setingkat SMP dan 62 untuk setingkat SD.
Berdasarkan data diatas bahwa masih banyak anak yang belum menyelesaikan Pendidikan menengah setingat SMA. Faktor putus sekolah, entah alasan biaya atau yang lainnya menjadi pemicu anak melakukan perkawinan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




